[caption id="attachment_17216" align="aligncenter" width="800"] Ilustrasi politik uang. [foto: amanatnews][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi keuangna tunai sebesar Rp 1,3 triliun menyangkut penyelenggaraan Pemilu selama periode 2017 sampai dengan Kuartal III 2018, serta adanya identifikasi 143 potensi transaksi keuangan yang mencurigakan, membuat politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo angkat bicara. Melalui press release yang diterima kabargolkar, Bamsoet mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerjasama dengan PPATK untuk menindaklanjuti temuan tersebut serta memonitoring pergerakan dana kampanye berupa sumbangan dan belanja peserta pemilu. "Ini perlu dilakukan guna memastikan pemilu bebas dari praktik pencucian uang hasil kejahatan dan politik uang," tuturnya. Dia menambahkan, pihaknya juga mendorong Bawaslu agar lebih meningkatkan pengawasan serta melakukan upaya preventif, terutama terhadap transaksi keuangan yang berpotensi terjadinya money politics pada saat proses kampanye. "Seperti yang sudah kita ketahui bersama, misalnya pembagian sembako dan pemberian uang sebelum hari pencoblosan," terangnya. Sejatinya, peranan masyarakat pun juga dibutuhkan, terlebih Pemilu yang sudah berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di setiap lima tahunan. "Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan apabila ada pasangan calon atau partai politik yang memberikan uang pada saat kampanye," pungkasnya. [*]