DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat undangan kepada pengurus untuk melakukan pleno pada Selasa 13 Agustus pukul 19.00 WIB. Dalam surat yang beredar tersebut, tertulis ada tiga agenda yang akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat.

Pertemuan tersebut akan membahas pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum, Airlangga Hartarto, sekaligus penentuan pelaksana tugas atau Plt Ketum. Undangan yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Golkar, Meutya Hafid itu juga memaparkan agenda penentuan jadwal rapat pimpinan nasional (Rapimnas) serta pemastian skedul musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub.

“Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat,” ujar Meutya dalam keterangannya Senin, 12 Agustus 2024.

Politikus sekaligus ketua komisi I DPR itu mengatakan, tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt ketua umum Golkar usai Airlangga menyatakan mundur. Ia menyarankan, para wakil ketum melakukan musyawarah mufakat dalam rapat besok malam. "Sehingga Pleno dapat berjalan kondusif," kata dia.

Menurut Meutya, kader masih kaget dengan Keputusan Ketum. Karena itu, tidak perlu dipaksa untuk voting. Meutya mengingatkan untuk menjaga soliditas, sehingga calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara yang bermartabat. Partai Golkar, menurut dia menghargai keputusan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Keputusan itu menjadi hak pribadi Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto memilih mundur lebih awal sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Airlangga seharusnya masih menjabat hingga akhir 2024. Namun, ia memilih mengundurkan diri pada Sabtu 10 Agustus 2024. "(Alasannya) Untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga dalam video resminya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Jokowi itu mengatakan keputusan dia mengundurkan diri juga guna memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. (TEMPO)