Kabargolkar.com - Indonesia berencana untuk menentukan sendiri harga komoditas nikel, batu bara, dan timah, mulai Oktober mendatang. Hal ini sebagai langkah menguatkan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam menentukan kebijakan.

Menurutnya, pemerintah akan tetap teguh pada keputusan tersebut meskipun ada pihak yang mencoba menghalanginya.

"Kata Presiden Jokowi negara kita ini berdaulat penuh, kalau keputusannya digugat di forum internasional kita hadapi," ujar Bahlil dilansir Senin (16/09/2024)

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam juga akan terus dilanjutkan karena telah terbukti meningkatkan nilai ekspor hasil tambang hingga sepuluh kali lipat.

Isu Perbankan dan Ekspor

Menanggapi kritik mengenai uang hasil ekspor tambang yang tidak masuk ke Indonesia, Bahlil menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan pinjaman kredit dari perbankan asing.

Meski 85 persen pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah WNI, mayoritas pemilik smelter adalah pihak asing, yang mendapatkan kredit ekspor dari bank asing.

Akibatnya, dana hasil ekspor harus disetor terlebih dahulu ke perbankan luar negeri sebelum kembali ke Indonesia setelah dipotong untuk pembayaran kredit.

Bahlil juga menyoroti perbankan nasional yang cenderung memberikan kredit dengan bunga rendah dan syarat yang lebih fleksibel kepada investor asing dibandingkan pengusaha lokal.