Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji meminta agar Pertamina dapat menjelaskan kepada publik terkait isu BBM Oplosan yang mengemuka pasca penetapan tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak. Masyarakat sudah terlanjur mendapat informasi bahwa terjadi pengoplosan BBM berjenis pertalite dan pertamax.

 

 “Kejaksaan sendiri sudah membantah bahwa terjadi pengoplosan minyak dalam kasus korupsi tata kelola yang sedang diperiksa,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur tersebut.

 

Menurut Sarmuji, sudah juga dijelaskan secara rinci dalam rapat dengar pendapat di DPR beberapa waktu lalu antara pihak Patra Niaga, Pertamina, maupun pelaku usaha penyedia BBM seperti Shell, Vivo maupun BP bahwa tidak mungkin terjadi oplosan antara bahan baku yang berbeda. Sementara terkait penambahan zat adiktif dipergunakan untuk menambah “value”  serta membedakan antara produk satu dengan produk lainnya.

 

Oleh karena itu, kata Sarmuji, Pertamina harus pro aktif menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak ada istilah oplosan BBM yang dijual kepada masyarakat. Penyampaian yang benar dan masif sangat urgent disebarluaskan karena hal itu menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk Pertamina.

 

“Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif agar tidak perlu khawatir menggunakan BBM yang diproduksi oleh Pertamina. Dijelaskan duduk perkaranya, dipahamkan permasalahanya. Kepercayaan masyarakat yang ternoda dalam beberapa hari ini perlu segera dipulihkan,” tambahnya.

 

Sarmuji menekankan bahwa masyarakat sudah terlanjur mendengar bahwa produk BBM pertamina telah dioplos. Sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengingat ini juga telah masuk momentum puasa dan lebaran yang dimana akan banyak sekali masyarakat yang menggunakan produk BBM.

 

“Dampaknya tentu tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada Pertamina itu sendiri. Tergerusnya kepercayaan masyarakat akan membuat masyarakat enggan untuk menggunakan produk Pertamina, sehingga tentu akan berdampak pada korporasi secara umum,” jelasnya.

 

Dalam rangka itu, Sarmuji akan mendorong melalui Komisi VI DPR RI untuk memanggil Pertamina guna meminta keterangan lebih lanjut mengenai detail isu yang beredar beserta dampaknya pada perusahaan. “Kita akan panggil mereka tentu terkait dampak pada korporasi. Baru kita akan gali secara mendalam isu penjualan ron 92 dengan ron 90. Kami meminta keterangan-keterangan rinci dalam rapat-rapat di Komisi  VI mendatang masalah oplosan ini,” tegasnya.

 

Sarmuji juga menegaskan  karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak jika memang terbukti kebenaran penjualan yang dibawah standart tersebut. Pihaknya akan meminta ahli dan pihak independen untuk turut mengaudit permasalahan ini.

 

“Kita bisa mendorong pembentukan tim ahli atau YLKI bisa memfasilitasi untuk mengaudit permasalahan penjualan Pertamax  apakah kualitasnya rendah.  Jika ini terbukti sungguh sangat meresahkan,” tambahnya.

 

Lebih lanjut, Sarmuji juga mengatakan pihaknya (Fraksi Golkar DPR RI maupun Komisi VI DPR RI) siap menerima dan membuka pengaduan  dari masyarakat akibat masalah ini.