[caption id="attachment_18330" align="aligncenter" width="829"] Ilustrasi. [foto: baranews][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Sejumlah rumah sakit swasta tengah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban akreditasi sebagai persyaratan untuk menjadi mitra Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai gambaran, JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban akreditasi rumah sakit swasta ini, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar membuat regulasi yang jelas dalam memberikan segala kemudahan kepengurusan, baik surat izin operasional maupun akreditasi untuk rumah sakit. "Apabila tidak dilaksanakan harus dikenakan sanksi, serta bagi yang melaksanakan dengan baik dan berdampak pelayanan menjadi maksimal maka perlu diberikan penghargaan," ujar Bamsoet. Dia juga mendorong Kemenkes dan rumah sakit swasta untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan JKN, termasuk juga meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pelayanan. "Kami minta Kemenkes dan JKN untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat rumah sakit sudah ada kerjasama dengan JKN, guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.," tutup politisi Partai Golkar ini. [*]