Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengecam berkembangnya narasi provokatif yang dinilai tendensius terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengingatkan potensi bahaya polarisasi di tengah tekanan global yang semakin kompleks.

Menurut Idrus, polemik pernyataan sejumlah tokoh publik yang menyinggung kondisi Presiden Prabowo telah memicu perdebatan luas di ruang publik dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” kata Idrus dalam keterangannya, Senin (6/4/26).

Ia menilai dinamika politik global menunjukkan pola serupa, di mana kegaduhan kerap dipicu oleh pernyataan tokoh publik yang tidak utuh atau multitafsir. Hal tersebut, lanjutnya, dapat mempercepat penyebaran disinformasi dan memperdalam polarisasi.

Idrus menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi politik. Ia menilai setiap pernyataan publik, khususnya dari kalangan intelektual, harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.

“Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam pergantian kekuasaan. Karena itu, isu pemakzulan tidak bisa dibangun dari opini atau spekulasi semata.

“Pemakzulan itu proses serius, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Idrus menyoroti kondisi komunikasi publik di era digital yang rentan terhadap potongan informasi dan penyebaran narasi yang bias. Menurutnya, informasi yang tidak utuh dapat membentuk persepsi publik secara keliru dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Dalam situasi global yang penuh tekanan, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi, ia menilai stabilitas politik menjadi kebutuhan mendesak.

“Ketika dunia sedang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang solid dan ruang publik yang sehat, bukan narasi yang memecah belah,” katanya.

Idrus juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral tokoh publik dalam menyampaikan pernyataan, termasuk dalam cara penyampaiannya. “Kalimat yang dipotong bisa mengubah makna dan menjadi awal disinformasi. Kehati-hatian adalah keharusan,” ujarnya.

Ia menutup dengan mengingatkan agar perbedaan politik tidak menghilangkan objektivitas dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Menurutnya, demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab.

“Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab. Bukan provokasi yang berpotensi memperlebar polarisasi di tengah tantangan bangsa,” kata Idrus.

Ia menambahkan, masyarakat juga dituntut menjaga solidaritas serta tidak mengambil keuntungan dari situasi yang berpotensi memecah belah persatuan.