Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya aksi kriminal jalanan dan begal yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga.

"Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga," ujar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (13/5/26).

Ia menilai aparat kepolisian perlu memperkuat langkah pencegahan melalui patroli rutin dan operasi di wilayah-wilayah yang rawan tindak kriminal. Kawasan yang menjadi perhatian, antara lain jalur sepi, permukiman di pinggiran kota, akses menuju kawasan industri, hingga jalan penghubung antarwilayah yang kerap dijadikan lokasi aksi kejahatan.

"Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban," tegasnya.

Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji juga menyoroti dampak kriminalitas terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari. Menurutnya, aksi begal dan premanisme membuat pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM merasa tidak aman saat bekerja.

"Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu," katanya.

Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari nafkah di ruang publik. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal.

"Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal," ujarnya.

"Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah," tambahnya.

Lebih lanjut, Sarmuji menilai praktik premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi, hingga penguasaan wilayah tertentu harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat keamanan. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan yang berjalan saat ini.

"Kalau praktik-praktik premanisme dibiarkan, maka rasa aman masyarakat akan terus menurun dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan," katanya.

Menurutnya, penguatan keamanan publik tidak cukup hanya melalui patroli konvensional, melainkan juga membutuhkan dukungan teknologi dan fasilitas penunjang keamanan.

"Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan," katanya.

"Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Pelaku kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," sambungnya.