Jakarta, 8 Juni 2026 – Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan di sektor mineral dan batu bara (Minerba). Ia memastikan bahwa skema gross split yang belakangan menjadi perbincangan publik hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas bumi (migas).

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Bahlil, pemerintah berkepentingan menjaga kepastian regulasi bagi dunia usaha, khususnya sektor pertambangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang berpotensi memengaruhi iklim investasi nasional.

“Sistem gross split hanya berlaku pada sektor migas. Saya ulangi, berdasarkan aturan dan arahan Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya sektor minyak dan gas," kata Bahlil.

Sebagai informasi, gross split merupakan mekanisme pembagian hasil produksi minyak dan gas antara pemerintah dan kontraktor yang ditetapkan sejak awal kontrak tanpa menggunakan skema penggantian biaya operasi (cost recovery). Dalam sistem ini, seluruh biaya dan risiko operasional menjadi tanggung jawab kontraktor sehingga tingkat keuntungan sangat dipengaruhi oleh efisiensi pengelolaan proyek.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku di sektor Minerba tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengalami perubahan.

"Sementara di sektor Minerba tidak ada perubahan sama sekali. Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tetap berlaku," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Bahlil, juga berkomitmen menjaga keberlangsungan investasi yang telah masuk ke Indonesia, terutama pada proyek-proyek hilirisasi yang menjadi bagian dari strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam nasional.

Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, Kementerian ESDM akan memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian yang telah beroperasi di dalam negeri.

"Untuk menjamin investasi hilirisasi, kewajiban pemerintah adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita tersedia. Kapasitas produksi, kebutuhan industri, dan RKAB yang diberikan harus seimbang," katanya.

Menurut Bahlil, keseimbangan antara kapasitas produksi, kebutuhan industri, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi faktor penting agar program hilirisasi dapat berjalan optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Selain fokus pada kebutuhan domestik, pemerintah juga terus mencermati perkembangan pasar global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga berbagai komoditas dunia.

Bahlil menjelaskan bahwa pergerakan harga global menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan produksi komoditas tambang, termasuk batu bara.

"Kami memperhatikan betul perkembangan geopolitik dan pergerakan harga global. Ketika harga sedang baik, tentu produksi bisa ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan pengusaha, negara, dan masyarakat," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan menerapkan kebijakan relaksasi produksi secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan industri.

"Kami akan melakukan relaksasi yang terukur. Kalau harga bagus, produksi akan ditingkatkan