[caption id="attachment_18635" align="aligncenter" width="700"] Bamsoet
saat menerima perwakilan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Dewan Pers, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (16/01/19) (kabargolkar.com)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) mendukung langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membentuk Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPILU). Keaktifan berbagai elemen bangsa dalam memantau jalannya Pemilu akan berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Tanah Air. "Pers yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke pelosok desa, merupakan kekuatan sosial yang harus dimanfaatkan dalam memantau jalannya Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menjalin kerjasama dengan pers," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Dewan Pers, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (16/01/19). [caption id="attachment_18636" align="aligncenter" width="700"] Bamsoet menerima perwakilan pengurus PWI di ruang kerjanya (kabargolkar.com)[/caption] Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Ketua Umum PWI Pusat Atar Depari, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua PWI Pusat Bidang Luar Negeri Abdul Aziz, Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana, Wakil Ketua IJTI Ratna Komala, anggota Dewan Pers Agus Sudibto serta Ketua Bidang Diklat, Kompetensi, dan Sertifikasi IJTI Jamalul Insan. Bamsoet ditemani Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu dan Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Sahroni. Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, selain KPU dan Bawaslu, masyarakat umum juga bisa memanfaatkan pers sebagai ‘mata elang’ yang bisa melihat bagaimana pelaksanaan Pemilu di lapangan. Dengan demikian para peserta Pemilu maupun kandidatnya akan menjalankan kampanye sesuai aturan. "Disisi lain, pers juga harus memperkuat independesi dirinya dalam menyajikan pemberitaan. Jangan ada berita bohong atau hoax diantara kita. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan ada framing dengan narasi yang bombastis sehingga mengaburkan fakta dan membuat masyarakat bingung dalam menilai sebuah kejadian," tutur Bamsoet. [caption id="attachment_18637" align="aligncenter" width="700"] Bamsoet berdiskusi dengan perwakilan pengurus PWI di ruang kerjanya (kabargolkar.com)[/caption] Sebagai mantan wartawan, Bamsoet yang kini juga menjabat sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memahami betul tekanan, bahkan ancaman, yang dihadapi insan pers. Ada saja pihak-pihak yang menggunakan berbagai kekuatannya untuk mengintervensi sebuah pemberitaan. "Pers harus senantiasa memegang teguh prinsip bahwa menyajikan sebuah fakta lebih penting ketimbang mengembangkan bisnis media. Pers harus senantiasa menjadi watchdog untuk menjaga iklim demokrasi tetap kondusif. Bukan malah menjadi bagian yang merongrong demokrasi," tegas Bamsoet. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendukung usulan Dewan Pers, PWI dan IJTI tentang perlunya regulasi untuk membuat kehidupan media sosial menjadi lebih bertanggungjawab