Kabargolkar.com -  Pria kelahiran Karanganyar 26 juni 1960 ini adalah mantan Wakil
Ketua MPR RI periode 2009 – 2014 dari Partai Golkar. Hajriyanto pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2009 – 2015. Namun, pada akhir tahun 2014 Hajriyanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPP karena adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh Golkar. Terkait perpecahan tersebut, Hajriyanto berpendapat bahwa pemerintah memiliki kepentingan di dalamnya. Kepentingan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan DPR yang juga terbelah menjadi dua koalisi: partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Sehingga apa yang nmenjadi pilihanya tersebut juga berdampak pada konsekuensinya di Partai yang selama ini menjadi roda pengantar ke Gelanggang perpolitikan Nasional. Meski karier politiknya melesat bersama Partai Golkar, Hajriyanto juga merupakan kader Muhammadiyah. Setelah menamatkan pendidikan pascasarjana di Jurusan Antropologi UI, Hajriyanto kemudian dipercaya menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 1993 – 1998. Setelahnya, sejak 1998 hingga 2004 ia bergabung dengan Golkar dan memegang posisi sebagai Ketua Departemen Litbang DPP Partai Golkar. Sementara itu, Pria yang 57 tahun ini pernah pula menjadi Wakil Sekretaris PH PP Muhammadiyah sejak 2000 sampai 2005. Di saat yang hampir bersamaan, Hajriyanto juga masuk sebagai anggota Korwil Jateng dan DIY DPP Partai Golkar pada 2004 – 2009. Dedikasi dan partisipasi Hajriyanto yang sejalan terhadap kedua organisasi tersebut membuatnya dipercaya mengemban posisi penting. Sejak 2010, ia ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus LAZIS Muhammadiyah dan Ketua Badan Pengurus GOZIS DPP Partai Golkar hingga 2015. Keikutsertaannya yang aktif dalam Partai Golkar, membuat Hajriyanto terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI mewakili fraksi tersebut. Sebelumnya, Hajriyanto pun telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama empat periode (1997 – 1999, 1999 – 2004, dan 2004 – 2009). Sebagai anggota dewan, ia juga dikenal memiliki pernyataan yang kritis terkait perjalanan ke luar negeri anggota DPR RI. Menurutnya, masyarakat dan media massa memang perlu mengkritisi wakil rakyat yang sedang studi banding ke luar negeri. Sebab, kunjungan luar negeri yang kerap dilakukan baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif ini terkadang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Dan Anggota Anggota tadi yang merupakan pemegang amanat dari Rakyat seharusnya mengedepankan urusan Rakyatnya dulu. Semasa menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto juga memiliki perhatian terhadap demokrasi di Indonesia. Baginya, praktik demokrasi belum menunjukkan tanda-tanda yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, rakyat belum bisa mengambil manfaat dari praktik demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut ia mengemukakan, pemilu dan pemilukada justru membuat korupsi kian rata ke daerah-daerah. Hal itu terlihat dari makin banyaknya pejabat negara dan daerah yang tertangkap akibat kasus korupsi. Kondisi itu, menurutnya, menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia belum dapat mengambil keuntungan dari pengamalan nilai Pancasila oleh para pejabat  negara