[caption id="attachment_19509" align="alignnone" width="1140"] Ketua FPG DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna menyambut baik lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan karena menurutnya Raperda tersebut memiliki tujuan yang baik. [foto: dok. PojokPitu][/caption]kabargolkar.com, SURABAYA – Bantuan hukum sejatinya diberikan kepada semua lapisan masyarakat, terlebih kepada rakyat kecil. Hal tersebut, menjadi dasar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang kini tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses pemantapan ini mendapatkan apresiasi dan dukungan positif dari Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD Kota Surabaya. Ketua FPG DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna mengungkapkan, jika Raperda yang menjadi inisiatif DPRD itu memiliki tujuan yang baik. "Supaya masyarakat miskin dapat bantuan semaksimal mungkin dari Pemkot Surabaya. Tapi, saat ini dana bantuan hukum ada batasan dananya. Karena di daerah lain pun bantuannya antara 5,8 juta,” ujarnya, Selasa (29/1). Terkait kemampuan Pemkot yang masih terbatas, Ayu optimistis hal ini akan terus berkembang ke depannya. “Dalam satu tahun, hanya 50 juta. Mungkin nanti akan bertambah,” ujarnya. Lebih lanjut, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, jika skema penerima bantuan akan diseleksi secara ketat. “Katgori miskin kalau memang untuk daftar lebih nggak punya dana, sedangkan dia harus bertanggung jawab. Selain itu juga harus warga Surabaya. Saat ini, Raperda tinggal diajukan di Provinsi. Setelah Provinsi selesai, maka akan ada Rapat Banmus dan Paripurna. Target dua minggu selesai,” pungkas Ayu. [BeritaJatim]