[caption id="attachment_21094" align="alignnone" width="800"] Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa (kanan). [foto: innstahits][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA -- Pesta demokrasi yang semakin mendekati puncaknya pada 17 april mendatang, membuat pertarungan para peserta pemilu semakin sengit. Situasi ini diharapkan, agama tidak dijadikan alat politik. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa seperti dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (28/2). "Agama tidak bisa dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan. Kalau agama dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan akan terjadi pembelahan, maka akan terjadi pembelahan agama yang satu dengan agama yang lain," ujar Agun. "Sehingga yang ada ini A ini B diluar A kafir, kalau ini yang terjadi kita tidak akan maju-maju padahal persoalan ini di mata saya sudah selesai," sambungnya. Menurutnya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar telah menyelesaikan persoalan antara agama dan negara, melalui kesepakatan bersama para pendiri bangsa. "Ketika 18 agustus 1945 kita menerima undang-undang dasar yang pembukaannya terdiri dari panca linea yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu sebuah hak yang kita peroleh lewat perjuangan tapi atas berkat rahmat Allah, jadi mempertemukan antara agama dengan negara," papar Agun Ia berharap, gelaran demokrasi tidak menodai perjuangan para pahlawan yang berjuang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjunjung tinggi kebinekaan tunggal ika. [RMOLJabar]