[caption id="attachment_21469" align="alignnone" width="800"]
Ketua TKD Jawa Barat (Jabar) yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi. [foto: IDNTimes][/caption]kabargolkar.com, BANDUNG -- Ketua Tim Kemenangan (TKD) Jokowi-Maruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, saat ini diperlukan ketegasan dalam upaya melawan segala bentuk kabar bohong atau hoaks yang beredar, terutama yang diarahkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 tersebut. Pasalnya, penyebaran hoaks begitu masif dan tak sedikit masyarakat yang memercayainya. Demikian disampaikan Dedi Mulyadi seusai deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Minggu (10/3). Deklarasi ini turut dihadiri Capres petahana Joko Widodo (Jokowi). "Yang paling banyak kena hoaks itu, kelas menengah seperti perkotaan atau yang terdidik. Dulu bicara tematik atau akademis, tetapi sekarang harus ngomong yang sebenarnya. Karena, konsumsi medianya bukan media akademik, jadi berita yang tidak masuk akal dipercaya," kata Dedi Mulyadi seperti dilansir Beritsatu.com, Senin (11/3). Salah satu hoaks yang menyerang kubu Jokowi-Ma'ruf adalah dilarangnya berkumandangnya suara adzan dan bakal dihapuskannya pelajaran agama jika Jokowi kembali terpilih. Dedi menekankan hal tersebut sangat tidak masuk akal. Selama pemerintahan Jokowi hingga saat ini, tidak ada pihak yang melarang adzan atau menghapus pelajaran agama. "Apalagi dengan calon wakil presidennya adalah kiai, Pak Jusuf Kalla juga orang dewan masjid. Sekarang, kebebasan beribadah jalan, tempat-tempat ibadah dibangun dan siapa yang mengatakan pelajaran agama dihapus. Jadi tidak masuk akal tapi dipercaya publik," tegas Dedi Mulyadi Untuk itu, Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini meminta Jokowi tidak lagi bergaya Jawa yang hanya berupa sindiran halus dalam menangkis berbagai hoaks. Jokowi,,kata Dedi Mulyadi, harus mengatakan apa adanya, dalam meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. "Maka Jokowi tidak bisa ngomong bahasa sastra lagi, gaya Solo enggak bisa lagi, tapi harus bahasa Jakarta," katanya. Selain itu, Dedi Mulyadi menambahkan membangun Indonesia, termasuk di sektor kebudayaan tidak mudah. Ditekankan, pemimpin nasional haruslah seorang tokoh yang benar-benar memahami secara utuh kebudayaan bangsa, agar identitas negara tidak hilang. Menurutnya, orang yang tepat untuk itu adalah Jokowi. "Kita ini ada keragaman budaya, sehingga dibutuhkan orang yang memahami kebudayaan secara utuh. Jadi, kalau Indonesia tak memahami kebudayaannya, akan hilang ke-Indonesia-anya. Jadi, pemimpin itu harus memenuhi aspek keragaman dan kebhinekaan itu, dan Pak Jokowi adalah pemimpin yang memenuhi kriteria itu karena memang Republik ini membutuhkan Jokowi," kata Mulyadi. Lebih jauh Dedi Mulyadi menjelaskan, Jokowi sudah memiliki segudang pengalaman dalam memimpin mulai dari dua periode sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Jokowi dalam memimpin ke depan. "Memimpin kota, gubernur, dan Republik Indonesia itu memimpin keberagaman. Indonesia memerlukan orang yang biasa memimpin, yang mimpinnya bukan pemimpin satu komando, tapi pemimpin yang terbiasa dengan keragaman dan kebhinekaan," kata Dedi Mulyadi