KabarGolkar - Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh, diminta untuk aktif mencari sumber pendapatan baru untuk membangun daerah, tidak hanya terpaku pada anggaran daerah dan alokasi dana dari pemerintah pusat semata. Permintaan itu disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez, Selasa, 17 April 2018. Menurutnya, pembangunan daerah tidak akan maksimal kalau hanya berpaku pada APBK, APBA, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dala Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) semata. “Pemerintah daerah jangan lagi semata-mata mengharap dana transfer dari pusat. Tapi, setiap kepala daerah di Aceh kita harap giat melalukan lobi-lobi untuk mencari sumber pendapatan baru. Harus jemput bola ke berbagai lembaga dan kementerian,” harap H Firmandez. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, selama ini, berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hampir 46,6 persen anggara daerah masih bergantung dari pusat. Hal itu terjadi karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi ke depan kita berharap, berbagai potensi di daerah harus dikelola dengan baik untuk menambah PAD bagi daerah. Harus ada program pembangunan prioritas yang menghasilkan. Dan ini harus dimulai dari penyusunan program pembangunan sejak di Musrembang,” jelas anggota Komisi V DPR RI tersebut. [Sumber]