[caption id="attachment_21832" align="aligncenter" width="1140"]
Hilda Kusuma Dewi[/caption]   kabargolkar.com, JAKARTA - Indonesia tengah merentang jalan menuju status negara maju pada 2045. Menurut Hilda Kusuma Dewi, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perdagangan dan Distribusi Kadin Indonesia salah satu kunci untuk mencapai target tersebut adalah dengan menciptakan iklim usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. "Penciptaan iklim usaha yang kondusif perlu dimulai dari manusianya. Artinya, adanya lingkungan yang tepat untuk melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru di negeri ini," papar Hilda Kusuma Dewi saat menjadi pembicara pada acara bertajuk "Usaha Maju, Indonesia Maju" yang digelar Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu, 17 Maret 2018. Acara ini menghadirkan M. Lutfi, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan mantan Menteri Perdagangan, Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder, serta Ketua Bawaslu Jakarta Utara M. Dimyati. Menurut dia, upaya tersebut tidaklah mudah. Karena itu, butuh dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk melahirkan bibit-bibit baru wirausahawan atau entrepreneur di lingkungan masing-masing. Pasalnya, saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia baru mencapai 1,3 persen dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut masih terbilang kecil dibandingkan negara maju. "Amerika Serikat, misalnya, jumlah wirausahannya sudah mencapai 12 persen dari total jumlah penduduknya. Singapura sudah 7 persen, Tiongkok dan Jepang 10 persen. Bahkan, dua negara emerging market, yaitu India dan Malaysia pun masih di atas Indonesia, masing-masing dengan jumlah 7 persen dan 3 persen," terang Hilda memberikan contoh. Menurut perempuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Adara ini, jumlah 1,3 persen wirausahawan tersebut perlu ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan animo generasi millenial akan teknologi digital. Generasi kini perlu didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga melihat peluang-peluang usaha di ruang teknologi industri 4.0 atau yang dikenal dengan sebutan technopreneurship. pemanfaatan teknologi digital diyakini dapat mendorong industri nasional lebih kreatif dan berdaya saing di kancah global dengan menghasilkan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai standar. "Ada celah-celah yang dibutuhkan industri nasional berupa terobosan-terobosan teknologi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis. Inilah ruang yang tersedia bagi kelahiran teknopreneur-teknopreneur baru di negeri ini," ujar Hilda. Karena itu, dia mendukung langkah pemerintah yang menargetkan munculnya 1.000 wirausaha digital atau teknopreneur di Indonesia pada 2020. Program tersebut bukan saja bertujuan untuk meningkatkan kuantitas wirausahawan. Lebih dari itu, pemerintah ingin mendukung fundasi industri yang kuat untuk menopang ekonomi nasional di era digitalisasi industri 4.0. Menurut wanita yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta ini, pembentukan jiwa wirausaha membutuhkan peran serta berbagai pihak, mulai dari keluarga hingga pemangku kebijakan negara. "Seorang ibu bisa membantu melahirkan wirausahawan dengan mengaktifkan daya kreasi dan imajinasi anak yang merupakan titik awal munculnya spirit wirausaha. Sedangkan, pada lingkup kebijakan, dibutuhkan aturan perundangundangan yang mendukung iklim wirausaha," kata Hilda