[caption id="attachment_21850" align="alignnone" width="800"] Politisi Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara. [foto: jabarekspress][/caption]kabargolkar.com, TAROGONG KIDUL -- Salah satu tokoh Jawa Barat MQ Iswara menilai “bola” dari keputusan pemekaran wilayah di Jawa Barat termasuk Garut Selatan (Garsela) ada di tangan DPR RI. “Bolanya sekarang ada di DPR RI, karena di kabupaten dan provinsi semuanya sudah selesai dibahas,” ujar politikus Golkar sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini saat dihubungi Rakyat Garut, Minggu (17/3). Saat ini, DPR RI memang belum bisa membahas terkait pembentukan DOB karena mendekati pelaksanaan Pemilu Serentak pada 17 April. “Nanti habis Pemilu, dengan adanya anggota dewan baru bisa menjadi peluang untuk mendorong untuk percepatan pembahasan (DOB),” katanya. Sekarang, kata dia, mandeknya pembahasan DOB ada di pemerintah pusat dan DPR RI. Sementara kalau di tingkat provinsi, dari dulu sudah selesai dan semuanya telah menyetujui pemekaran. “Waktu itu yang dibahas itu ada Garut Selatan, Sukabumi Selatan dan Bogor Utara. Semuanya ini sudah disetujui di tingkat provinsi dan berkasnya sudah diserahkam ke DPR RI,” terangnya. Iswara berjanji setelah Pemilu akan membuka kembali pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat. “Memang sudah jadi perhatian kita terkait DOB ini, kita akan perjuangkan nanti,” terangnya. Salah satu langkah strategis yang akan diambil yakni mendorong pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Jika moratorium dicabut, maka pembahasan DOB bisa kembali dilakukan. “Pemekaran Garut Selatan saat ini tinggal menunggu dicabut moratorim dan pengesahan dari DPR-RI,” terangnya. Maka dari itu dirinya terus berupaya komunikasi. “Saya dekati dan buat komitmen para pimpinan fraksinya di DPR RI supaya bisa mau memperjuangkan pemekaran Garut Selatan ini,” terangnya. Dihubungi terpisah, Ketua Presidium Garut Selatan Dedi Kurniawan mengaku sudah koordinasi dengan para anggota dewan, termasuk para calon anggota dewan yang akan maju di DPR RI. “Memang kendala saat ini menjelang pelaksanaan Pemilu, sehingga koordinasi di pusat belum maksimal,” terangnya. Dia berharap dengan adanya pergantian pimpinan dan anggota DPR RI, maka pembahasan terkait pemekaran Garut Selatan bisa segera dilakukan. “Kami ingin secepatnya dilakukan pembahasan, masyarakat sudah mendambakan adanya pemekaran ini,” paparnya. [radartasikmalaya]