[caption id="attachment_22885" align="aligncenter" width="798"] Ilustrasi Pemilu 2019 (Foto: Okezone)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar gelaran Pemilu 2024 mendatang perhelatan pilpres dan pileg digelar secara terpisah. Hal tersebut didasari dari evaluasi Pemilu 2019 yang digelar secara serentak membuat masyarakat hanya terfokus ke pilpres. “Kalau boleh usul ke pemerintah agar proses pilpres dan pileg untuk tahun berikutnya tidak dilakukan secara serentak,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali kepada Okezone, Selasa (23/4/2019). Menurut dia, jika gelaran pemilu digelar secara terpisah maka nantinya masyarakat bisa fokus dalam memahami visi dan misi dari para caleg yang berasal dari parpol peserta pemilu. “Kalau pemilu sekarang kan masyarakat lebih konsentrasi ke pilpres ketimbang pileg. Hasilnya kepedulian masyarakat untuk mencoblos wakilnya di legislatif pun akhirnya kurang,” ujarnya. Tak hanya tingkat partisipasi pemilih ke pileg yang kecil. Gelaran pemilu serentak juga mengakibatkan sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia sebanyak 91 orang. Melihat fakta itu, kata dia, sudah sewajarnya jika DPR merevisi undang-undang pemilu agar nantinya pilpres dan pileg kembali seperti gelaran pesta demokrasi yang dahulu. Sebab, letak geografis Indonesia yang begitu besar maka sangat sulit untuk menggelar kegiatan politik di hari yang sama. “Kejadian yang terjadi dalam Pemilu saat ini semua hanya melihat aspek hukum konstitusi saja yang abstrak, tapi tidak memperhitungkan aspek-aspek sosiologisnya seperti kerumitan penyelenggaraan, faktor geografis kewilayahan dan lain-lain,” kata dia. (okezone)