Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Ditanya Soal Jatah Menteri, Ketum Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden
  Kabar Golkar   17 Mei 2019
[caption id="attachment_23700" align="aligncenter" width="700"] Airlangga Hartarto (IDN Times/Vanny El Rahman)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Real Count KPU RI sudah mencapai angka 83 persen. Hasilnya Pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul jauh dari Prabowo-Sandi. Pengumuman resmi KPU akan dilakukan pada 22 Mei 2019. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum mempermasalahkan jatah menteri kabinet yang akan didapatkan partainya. Airlangga mengatakan, saat ini koalisi masih akan fokus terhadap perolehan suara hingga tanggal 22 Mei mendatang. Meski belum memikirkan tentang jatah menteri, namun Airlangga menilai bahwa kader-kader Partai Golkar adalah orang-orang yang kompeten untuk bisa dijadikan pembantu presiden tersebut. "Kalau Golkar banyak ahli, tetapi juga punya kemampuan politik," kata Airlangga di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

1. Golkar masih menunggu pengumuman resmi dari KPU

[caption id="" align="aligncenter" width="948"]Ditanya Soal Jatah Menteri, Ketum Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden Istimewa[/caption]
Berkaitan dengan jatah kursi, Airlangga menyampaikan untuk menunggu hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Setelah ada hasilnya, maka akan dibahas selanjutknya tentang strategi-strategi selanjutnya.
 

2. Penambahan koalisi harus dibicarakan dengan partai koalisi lainnya

[caption id="" align="aligncenter" width="800"]Ditanya Soal Jatah Menteri, Ketum Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat[/caption]
Untuk penambahan koalisi sendiri, Airlangga menyebut Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menganut prinsip lebih kuat lebih baik. Namun, hal itu tetap tergantung kepada pembahasan di dalam internal koalisi. "Jadi kita tidak berandai-andai ya. Sekarang KIK suaranya di parlemen sudah 60 persen, tentu apabila ada yang ingin bergabung tentu berkonsultasi dengan partai-partai yang lain," ucapnya.  

3. Kursi menteri adalah hak prerogatif presiden

Ditanya Soal Jatah Menteri, Ketum Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden
Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan
Tentang pembahasan siapakah yang akan mengisi kursi Menteri Kabinet Kerja Part II apabila Jokowi kembali menang, Airlangga mengaku tak tahun akan hal itu. Ia mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. "Tanya Pak Presiden," tuturnya. (idntimes)
Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.