[caption id="attachment_23863" align="aligncenter" width="699"] Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama di rumah dinasnya di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta, 23 Mei 2019. Tampak dalam pertemuan itu mantan wakil presiden Try Sutrisno, Mahfud MD, Din Syamsuddin, Jimly Asshiddiqie. (Tempo/Ahmad Faiz)[/caption]   kabargolkar.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta masyarakat tenang usai kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di DKI Jakarta pada 21-22 Mei kemarin. Ia meminta pula agar masyarakat membedakan antara peserta demonstrasi menolak dugaan kecurangan pemilihan umum 2019 dan perusuh yang beraksi di dua hari itu. "Sesuai dengan polisi bahwa kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dengan perusuh," katanya usai menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tokoh agama dan masyarakat di rumah dinasnya, jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. Sebelumnya, ribuan massa pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, menggelar unjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin pada 21 Mei 2019. Aksi berlangsung sejak siang hari dan ditutup dengan buka puasa serta salat tarawih bersama di malam harinya. Usai tarawih sebagian besar massa meninggalkan lokasi. Namun menjelang tengah malam hingga keesokan harinya terjadi benturan antara massa yang masih bertahan dan polisi yang memintanya bubar. Bentrokan menyebar ke sejumlah titik seperti di Jalan Sabang, Jalan Petamburan, Kawasan Tanah Abang, dan Slipi. Polisi menduga ada pihak lain di luar peserta aksi yang sengaja memancing kerusuhan dengan memanfaatkan keadaan. JK menuturkan peserta aksi adalah mereka yang menyampaikan aspirasinya sesuai aturan. Adapun bagi perusuh, kata dia, maka aparat akan menindaknya. "Untuk yang rusuh tentu ada aturan (bagi) polisi yang dibantu TNI untuk menindak tegas," ucapnya. Ia berujar Indonesia memiliki pengalaman dengan peristiwa kerusuhan yang merugikan seluruh pihak. "Pengalaman kita, perusuh itu memiliki efek negatif," ujarnya. Sementara bagi pendukung Prabowo-Sandiaga, JK berharap mereka mau menahan diri. Ia meminta massa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi seiring rencana pihak Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang ingin mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke sana. "Itulah harapan kami semua," ujarnya. (tempo)