Kabargolkar.com, Bandung - Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengakui
selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). “Mesin parkir harus bertahap dievaluasi,” ucap Solihin setelah mengikuti upacara pengibaran bendera negara Konferensi Asia Afrika (KAA) di Museum KAA, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (18/4). Solihin mengaku sudah menugaskan Dishub Kota Bandung untuk melaksanakan evaluasi. Namun, ia mengakui laporannya hingga kini masih belum lengkap. Meski sudah disebar di ratusan titik, Solihin mengakui penarikan retribusi melalui mesin parkir masih belum optimal. Bahkan, kebanyakan masih menggunakan sistem penarikan manual melalui juru parkir. Imbasnya pemkot kehilangan banyak potensi parkir. Padahal, menurut dia, potensi retribusi parkir di Kota Bandung sangat besar, terutama saat akhir pekan, saat Kota Kembang banyak menjadi tujuan wisatawan. Namun, pendapatan pada 2017 lalu pun jauh dari target yang ditetapkan. “Dari target pemerintah tahun 2017 antara target dengan realisasi itu defiasinya cukup besar sehingga ini harus menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama, terutama Pemkot Bandung, jangan sampai lost parkirnya sebesar 2017. Saya ingin 2018 ini bisa mencapai target dari retribusi parkir yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Bandung,” tuturnya. Sebetulnya Solihin sudah meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung agar segera melakukan evaluasi. Namun, hingga kini belum kunjung memberikan laporan terperinci. “Mesin parkir harus bertahap dievaluasi. Saya sudah menugaskan Dishub Kota Bandung untuk melaksanakan evaluasi laporannya sampai dengan saat ini masih bekum lengkap. Saya ingin apa yang sudah kita keluarkan kalau itung-itungan dagang, biayanya harus balik lebih besar,” ungkap dia. Solihin kemudian membeberkan bahwa uang yang sudah digelontorkan lebih dari 80 miliar ?rupiah oleh negara ini harus memberikan dampak positif. Bukan hanya sebatas pelayanan bagi masyarakat saja, namun juga harus menjadi sumber pendapatan untuk Pemkot. Sementara itu, Anggota komisi B DPRD kota Bandung Aan Andi mengungkapkan jika keberadaan mesin parkir di kota Bandung dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran. Sebab, sejak diterapkannya penggunaan mesin tersebut tidak memiliki manfaat berarti. Dia menyebutkan, selama ini pendapatan restribusi parkir tidak maksimal. Bahkan, dari target Rp 135 miliar hanya tercapai Rp 6 miliar saja dalam setahun. Sehingga, kondisi ini tidak ada bedanya sebelum ada mesin parkir. “Itu mah sama saja dengan tidak ada mesin parkir pendapatannya padahal anggaran untuk pengadaan mesin parkir ini sangat besar,” kata Aan. Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nenden Sukaesih juga sudah menyatakan berencana memanggil Dishub Kota Bandung terkait keberadaan mesin parkir yang kini jadi cuma pajangan di sejumlah titik tersebut. “Saya akan segera memanggil. Karena saya pernah lihat juga ada mesin parkir di Cicadas sudah miring-miring. Padahal itu kan biayanya besar. Harus kita evaluasi lagi,” ujar Nenden saat ditemui di Gedung DPD II Golkar Kota Bandung, Rabu (18/4/2018). Nenden menilai sejauh ini tidak ada satu pun mesin parkir di Kota Bandung yang berjalan sesuai harapan. Ia menduga tidak ada perencanaan yang matang dari penerapan mesin parkir sehingga tidak optimal