[caption id="attachment_24575" align="aligncenter" width="700"] Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Foto: Beritasatu TV )[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepolisian untuk mengusut kasus temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menyebutkan 29 WNI perempuan menjadi korban pengantin pesanan di Tiongkok. Kasus itu dinilai merupakan modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi. Hingga saat ini sudah tiga orang dipulangkan ke Indonesia dan 26 lainnya masih bersama suaminya di Tiongkok. "Mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus itu serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007, mengingat baru satu pelaku yang tertangkap dan kasus ini berpotensi sudah terorganisasi dengan baik," kata Bambang Soesatyo. Selain kepolisian, politisi Partai Golkar ini mendorong Ditjen Imigrasi selektif memberikan paspor dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) kepada masyarakat yang akan menetap atau tinggal lama di luar negeri. Langkah ini mencegah terjadinya penipuan atau human trafficking. "Mendorong LBH Jakarta dan SBMI berkoordinasi dengan Kemenlu memproses seluruh berkas WNI serta memberikan bantuan hukum kepada mereka, terutama terhadap 26 WNI yang masih tinggal bersama suaminya di Tiongkok, agar mereka segera dapat dikembalikan ke Indonesia," kata Bamsoet. Tidak lupa, Bamsoet juga Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kemenlu membantu seluruh proses WNI itu agar dapat pulang ke Tanah Air serta memberikan perlindungan kepada mereka sehingga dapat merasa aman dan tidak trauma. (beritasatu)