Indonesia berkewajiban menjaga marwah demokrasi yang berkarakter Indonesia. Yakni demokrasi yang berakar pada nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks inilah, apabila ada keputusan organisasi yang ditempuh secara aklamasi, maka itulah tipologi demokrasi khas Indonesia. Jadi, kata dia, adalah hal yang normal jika pada Munas Golkar 2019 menetapkan kembali secara aklamasi Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar. Voting dalam demokrasi bersifat niscaya. Namun, demokrasi Indonesia menyediakan tahapan sebelum voting, yakni musyawarah untuk mufakat. Jadi, aklamasi adalah hasil akhir dari proses alamiah demokrasi ala Indonesia. Dan itu memiliki derajat yang juga tinggi yang lahir dari sebuah kesepakatan dan kemufakatan bersama secara kolektif," ungkapnya. Terhadap peluang Airlangga memimpin Golkar untuk lima tahun berikut, Erwin mengaku optimis dan yakin, sebab Airlangga telah terbukti mampu mengawal kebijakan Presiden Jokowi dalam jalur yang tepat. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Partai Golkar menjadi kekuatan utama dalam mengawal pembangunan nasional yang dinahkodai oleh Presiden Jokowi. Golkar dalam masa kepemimpinan Airlangga mampu berperan sebagai penjaga dan pengawal stabilitas politik nasional. Di masa mendatang, Erwin Ricardo, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman riil disintegrasi nasional, sebagai akibat dari tabrakan kepentingan korporasi multinasional. Oleh karena itu, Partai Golkar pun memerlukan kepemimpinan yang kuat, kapabel, dan kompatibel, serta memenuhi landasan moral Partai Golkar yang di atur dalam AD/ART organisasi yaitu prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela) dalam arti yang sebenar-benarnya. Intinya Partai Golkar memerlukan kepemimpinan yang tangguh dalam artian cakap, kapabel, dan kompatibel, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Airlangga selama ini," pungkas Erwin Ricardo. (rmol)