[caption id="attachment_26443" align="aligncenter" width="594"]
Akbar Tanjung dan Agung Laksono. (Photo/Liputan6)[/caption] Kabargolkar.com -  Senior Partai Golkar, Darul Siska tampak gelisah dengan perkembangan internal partai jelang penyelenggaraan Munas pada Desember 2019. Terlebih dia keberatan dengan sikap Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang tampak partisan jelang munas. Darul pun mengirimkan surat terbuka kepada Akbar dan Agung Laksono. Dia keberatan dengan Akbar dan Agung yang belum jelas penyelenggaraan munas, tapi sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon ketua umum Golkar. "Menurut kami belum waktunya Bapak untuk ikut melakukan penggalangan dukungan daerah, kecuali Bapak sudah menjadi Tim sukses atau langkah yang Bapak lakukan sudah menjadi keputusan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar," kata Darul dalam surat terbukanya yang diterima merdeka.com, Sabtu (3/8). Darul juga mengkritik kebijakan Golkar di bawah era Airlangga Hartarto. Hingga kini, Airlangga belum juga menyelenggarakan rapat pleno penentuan jadwal munas. Bahkan sejak 17 April 2019, Golkar tak pernah mengadakan rapat internal. Padahal dalam aturan, minimal satu bulan sekali DPP Golkar menggelar rapat.   Berikut isi surat yang sudah kami terima, juga sudah tersebar di group group WhatsApp Golkar: SURAT TERBUKA UNTUK AKBAR TANJUNG DAN AGUNG LAKSONO Pak Akbar Tandjung & Pak Agung Laksono yang kami hormati. Bapak berdua kami anggap guru politik dan guru organisasi sejak kami menjadi anggota Golkar dan anggota Partai Golkar sampai sekarang ini. Kami Mengikuti, mengamati, dan menganalisa langkah Bapak berdua di Partai Golkar akhir-akhir ini. Karena itu kami ingin mengajak Bapak berpikir untuk kelansungan dan kebesaran Partai Golkar dimasa yang akan datang. Partai Golkar kita ini Partai yang mandiri, berpengalaman, demokratis, memiliki sistim, mekanisme dan menejemen organisasi yang baik. Berdasarkan Tata Kerja Partai (No.Kep-138/DPP/Golkar/VIII/ 2016) diatur bahwa : Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan dan Rapat Pleno dilakukakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan. Faktanya sejak Pemilu 17 April 2019 sampai sekarang kedua jenis rapat tersebut belum pernah dilaksanakan. Pada tahun 2019 ini Golkar harus melaksanakan Munas, tentu kita semua menginginkan Munas berjalan lancar, sukses, melahirkan keputusan penting dan strategis untuk kepentingan Golkar dan bangsa Indonesia mininimal 5 tahun yang akan datang. Munas diharapkan berjalan demokratis, karena Partai Golkar adalah milik rakyat Indonesia dan pelaksanaan nya adalah tontonan masyarakat serta contoh bagi partai2 lain. Berdasarkan pengalaman dari Munas munas yang lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) seharusnya sebagai eksekutif tertinggi partai melaksanakan Rapat Pleno, menetapkan Jadwal dan tempat Rapimnas, menetapkan Jadwal dan tempat Munas, menetapkan OC dan SC Rapimnas, OC dan SC Munas. Kemudian DPP mempersilahkan siapa yang berminat maju menjadi Ketua Umum mempersiapkan diri. (Tentu Pak Akbar dan Pak Agung pada waktunya secara pribadi boleh saja menjadi Tim Sukses Calon Ketua Umum)