[caption id="attachment_26817" align="aligncenter" width="700"]
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (kabargolkar)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Dipercaya memimpin DPR, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mampu menarik wibawa DPR dari jurang ketidakpercayaan. Bamsoet mengakui untuk mengembalikan citra DPR di awal kepemimpinananya memang tidak mudah. Karenanya, sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada 15 Januari 2018, ia terus melakukan berbagai gebrakan. Ia yakin citra DPR bisa diperbaiki dengan meningkatkan kinerja. Tak bisa dipungkiri Bamsoet mewarisi kepemimpinan DPR, saat Parlemen berada dalam kondisi terpuruk. Kinerja DPR pun menjadi terganggu, fungsi koordinasi dan kolaborasi antara anggota serta pemerintah juga tidak efektif. Akibatnya, sistem kontrol menjadi tidak jalan dan kinerja legislasi pun akhirnya diam di tempat. Melihat kondisi itu, maka tugas pertama yang dilakukan ia adalah mensolidkan kembali para anggota sehingga DPR bisa kembali kepada khitahnya dalam menyelesaikan program legislasi, budgeting, dan controling terhadap pemerintah. Caranya cukup sederhana, sebagai langkah awal, beberapa minggu sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI, legislator Partai Golkar ini langsung mengumpulkan para pimpinan DPR RI, fraksi, komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk secara rutin mengadakan makan siang dan ngopi bareng. Pertemuan informal semacam ini rutin dilakukan di awal pekan. Cara Bamsoet untuk kembali merapatkan anggota patut diapresiasi. Sebab, adakalanya untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan keluar dari situasi yang buntu, perlu sejenak untuk cooling down. Karena tidak semua hal bisa diselesaikan di meja rapat. Pertemuan santai sambil makan siang dan ngopi bareng terbukti mampu mencairkan suasana. Masing-masing pihak juga bisa menyampaikan unek-unek dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian jalan keluar lebih mudah dicari. Terbukti melalui pertemuan rutin tersebut, program legislasi yang kerap disorot masyarakat satu persatu bisa terselesaikan. Misal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Terorisme yang sempat mangkrak, bisa diselesaikan hanya dalam waktu lebih kurang dua minggu. Selain itu, DPR RI juga sudah mengesahkan RUU Kekarantinaan Kesehatan dan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak. Terbaru, DPR mengesahkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi UU. Lalu, mengesahkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menjadi undang-undang. RUU PIHU ini resmi disahkan menjadi Undang-undang setelah melewati proses pembahasan yang panjang selama tiga tahun antara Komisi VIII DPR dan pemerintah. Selanjutnya, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dengan disahkannya RUU ini diharapkan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang industri pertahanan antar kedua negara, Indonesia-Rusia. Ada juga UU Perjanjian antara Indonesia dan Republik Islam Iran tentang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi. Harus diakui DPR memang satu-satunya lembaga yang paling banyak disorot dibanding lembaga negara lain. Karena itu setiap kebijakan serta prilaku para anggotanya selalu menjadi bahan seksi untuk diperbincangkan