[caption id="attachment_27022" align="aligncenter" width="780"] Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Istimewa)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Bambang mengaku tak membicarakan tentang musyawarah nasional (munas) Partai Golkar. "Saya hanya meminta kesediaan beliau menjadi saksi nikah putra ketiga saya dan tidak ada membicarakan masalah munas Partai Golkar," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (14/8/2019). Menurut Bambang, Jokowi tidak mendukung salah satu bakal calon (balon) Ketua Umum (Ketum) Golkar. Jokowi, sebut Bambang, menganggap dia dan balon Ketum Golkar lainnya, yakni Airlangga Hartarto, sama. "Soal Golkar, beliau (Jokowi) adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan negarawan. Beliau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai," jelasnya. "Tidak ada dukung-mendukung, dan tidak ada restu-restuan. Di mata beliau, saya dan Airlangga adalah sama," imbuh Bambang. Selain itu, politikus yang kerap disapa Bamsoet itu meyakini tak akan ada permasalahan berarti pada awal pemerintahan Jokowi periode kedua. Dia menyebut partai-partai seperti PDIP yang telah melaksanakan konsolidasi nasional akan membantu Jokowi pada awal pemerintahan. "Begitupun PKB, yang akan bermuktamar pekan depan. Dua partai pendukung pemerintah ini, baik langsung maupun tidak langsung, telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan di awal pemerintahan jilid duanya nanti," tutur Bamsoet. "Dengan pergantian kepemimpinan partai politik pendukungnya yang juga berarti berganti kebijakan partai politik tersebut jika ketua umum yang lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru yang lebih memberi harapan dan menjanjikan pembaharuan dalam menghadapi dan menjawab tantangan 2024 mendatang," sambungnya. Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya juga sudah berbicara tentang munas. Menurutnya, sejak 2004 munas Golkar selalu digelar pada Desember. "Kan masing-masing (partai) punya mekanisme sendiri-sendiri. Jadi Golkar dari zamannya, itu 2004 di bulan Desember, Pak Aburizal di bulan Desember, Pak JK (Jusuf Kallad) di bulan Desember. Jadi kita mengikuti mekanisme yang ada," kata Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8). (detik)