Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Munas Golkar Tak Sekedar Pergantian Ketua Umum
  Kabar Golkar   14 Agustus 2019
[caption id="attachment_27040" align="aligncenter" width="700"] ilustrasi (net)[/caption] Oleh: Darul Siska* kabargolkar.com, JAKARTA - Pembicaraan tentang waktu Munas Golkar menjadi polemik diantara beberapa pengurus DPP Partai Golkar, saya berpandangan bahwa membicarakan waktu Munas tidak semata-mata terkait dengan pergantian atau pemilihan Ketua Umum dan kewenangan Munas lainnya. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai waktu pelaksanaan Munas, tetapi yang pasti keputusan Munaslub tanggal 20 Desember 2017 menyatakan masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar 2014-2019. Dengan demikian sudah wajib hukumnya Munas dilaksanakan tahun 2019 ini. Perbedaan pandangan tentang waktu penyelenggaraan Munas Partai Golkar tentu dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing. Pihak yang ingin Munas bulan Desember 2019, sangat berkepentingan untuk menentukan calon-calon Menteri yang diusulkan kepada Presiden, menentukan calon pimpinan MPR, pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI. Pihak yang ingin Munas lebih cepat atau sebelum Oktober berkepentingan agar konsolidasi di tingkat Propinsi, Kab./Kota, Kecamatan dan desa perlu diselesaikan segera mengantisipasi Pilkada pada September 2020. Kalau partai Golkar tidak segera konsolidasi total dari Pusat sampai ke Desa, sangat mungkin tokoh-tokoh/pimpinan Partai Golkar sendiri tidak percaya diri atau ragu untuk dicalonkan oleh Partai Golkar pada Pilkada yang akan datang. Jika saja para petinggi Golkar sadar dan mengutamakan kepentingan Partai  yang lebih besar untuk masa datang perdebatan waktu pelaksanaan Munas tidak perlu menyita energi. Solusinya sangat mudah yaitu DPP Partai Golkar segera melaksanakan Rapat Pleno, disitu disepakati waktu Rapimnas danMunas menjelang Oktober 2019, dan disepakati bersama bahwa Pengurus DPP sekarang ini diberi kewenangan penuh untuk menentukan calon Menteri, calon pimpinan MPR, DPR dan AKD di DPR RI. Dengan demikian kepentingan jangka pendek pengurus DPP sekarang terpenuhi dan tuntutan aspirasi untuk kebutuhan partai yang lebih besar guna menyongsong dan memenangkan calon-calon Partai Golkar pada Pilkada tahun depan juga terjawab. -------- * Darul Siska, penulis adalah Wakil Ketua Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar
Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.