[caption id="attachment_27514" align="aligncenter" width="700"] Ketua DPD I Golkar Sulut Tetty Paruntu dan Korbid Kepartaian DPP Golkar Ibnu Munzir (Tribunmanado).[/caption] kabargolkar.com, MANADO - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Bidang Kepartaian Ibnu Munzir menyebut ada sejumlah syarat bagi calon pimpinan dewan dari Partai Golkar baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota. Politisi Golkar dari Sulawesi Barat ini mengatakan calon pemimpin DPRD harus punya kapabilitas. "Pengurus harian diutamakan dan pernah menjadi anggota DPRD baik di kabupaten/kota maupun provinsi serta tingkat pendidikan yang memadai minimal strata satu," kata dia dalam Rapat Pleno Golkar Sulut, Sabtu (24/08/2019). Selain itu angka perolehan suara yang diraih dalam pileg harus tinggi dibanding calon lainnya. Syarat lainnya bukan pindahan dari partai lain serta mendapat dukungan dari DPD II dan DPD I. Calon tersebut juga bisa membesarkan partai di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Selama ini ada pimpinan dewan dari Golkar yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi saja. Menurut Munzir pimpinan DPRD sebagai etalase dan eksistensi partai di daerah. Jadi kapabilitas seorang pimpinan dewan harus mumpuni. "Apabila ada kader Golkar di DPRD yang kena kasus korupsi narkoba dan lainnya agar segera mundur. Masalah-masalah hukum itu yang akan menjadikan elektabilitas partai menurun drastis," tegas dia. Di satu sisi ia mengatakan pada pemilu baru-baru ini oleh berbagai kalangan memprediksi Golkar diibaratkan seperti matahari yang hampir terbenam. Tapi akhirnya itu tak terbukti, lantaran pada pemilu 2019 Golkar menjadi partai nomor dua se-Indonesia. "Kader-kader Golkar berpengalaman dan kerja keras sehingga bisa finish di posisi kedua. Ini juga adalah buah kerja keras Pak Ketum Airlangga," pungkas Munzir. [tribun]