kabargolkar.com, SURABAYA - Bonus Demografi merupakan fenomena kependudukan yang menarik untuk terus dikaji. Apalagi pada tahun 2030-2040 Indonesia akan dihadiahi oleh bonus demografi ini. Di satu sisi bonus demografi dapat memberikan berkah bagi Indonesia dan kesempatan besar untuk mengubah masa depan Indonesia. Namun disisi lain bonus demografi bisa menjadi bencana. Lalu bagaimana Provinsi Jawa Timur menghadapi bonus demografi itu? Anggota DPRD Jawa Timur Moch. Alimin menegaskan, provinsi Jawa Timur berpotensi menjadi penyumbang terbesar setelah Jawa Barat. Tahun 2030-2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi, dimana usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk yang usianya tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun). Hal ini tentu saja memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola bonus demografi tersebut menjadi usia-usia yang benar-benar produktif. Namun, jika Pemerintah tidak dapat mengelola bonus demografi tersebut tentunya akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Maka langkah pemerintah dalam menyikapi bonus demografi tersebut harus disiapkan sedini mungkin. Hal ini pun mendapatkan perhatian khusus dari Moch. Alimin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya Provinsi Jatim memiliki potensi menjadi penyumbang usia produktif terbesar setelah Provinsi Jabar. “Menyikapi bonus demografi ditahun 2030-2040, pemerintah jatim tidak boleh main-main, jika kita pantau berdasarkan data BPS, per Februari 2019 sebanyak 21,59 juta orang dijawa timur telah memasuki angkatan kerja. Dan ini merupakan penyumbang lonjakan tertinggi kedua tenaga kerja produkif setelah Jawa Barat,” jelasnya. Politisi Partai Golkar tersebut lebih lanjut memaparkan bahwa tahun 2019 Jawa timur mengalami peningkatan angkatan kerja sebanyak 584 ribu orang. Dimana 20,79 juta orang penduduk di Jawa Timur telah bekerja, dan sisanya sebanyak 0,83 juta orang masih menganggur. Anggota Komisi E DPRD Jatim itupun mendorong Pemerintah Jawa Timur dibawah Khofifah untuk membuat lompatan strategis melalui peningkatan formula pendidikan vokasi di SMK dan BLK yang berkonsep Link and Match. Selain itu pemprov jatim pun harus lebih fokus dan pro aktif dalam menjemput bonus demografi tersebut. (wai)