[caption id="attachment_29033" align="aligncenter" width="524"] Sekretaris Tim Penjaringan Pilkada DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Irwan Muin[/caption] kabargolkar.com, MAKASSAR - Penjaringan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Partai Golkar di 12 Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan, berakhir malam ini hingga pukul 23.59 wita sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Penjaringan Pilkada DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan sejak tanggal 21 - 27 September 2019. Sekretaris Tim Penjaringan Pilkada DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Irwan Muin menyampaikan bahwa tidak ada lagi toleransi bagi bakal Calon Kepala Daerah yang bakal diterima oleh Partai Golkar diluat jadwal penerimaan pendaftaran. "Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah di 12 Kab/ Kota di Sulsel. Golkar tidak menerima lagi pendaftar diluar jadwal yang telah ditetapkan", terang Sekretaris Bappilu DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan ini saat dikonfirmasi kabargolkar, Jumat (27/9/2019) Irwan Muin juga menjelaskan bahwa jadwal yang telah disusun oleh Partai Golkar telah sesuai ketentuan dimana DPD II Partai Golkar di 12 Kabupaten/ Kota juga akan melakukan Rapat Pleno penetapan hasil Penjaringan Calon Kepala Daerah. "Pleno penetapan hasil penjaringan akan dilaksanakan di Kab/ Kota masing-masing mulai tanggal 30 Sept - 05 Oktober 2019", ucap Sekretaris KAHMI Sulsel ini. Bahkan dalam Rapat Pleno penetapan hasil Penjaringan Calon Kepala Daerah ini juga bakal dihadiri oleh Tim Penjaringan Pilkada DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan di 12 Kabupaten/ Kota yang telah mengagendakan jadwal pelaksanaan Rapat Pleno penetapan hasil Penjaringan Calon Kepala Daerah. "DPD I akan hadir dalam pleno di Kab/ Kota tersebut. Tim penjaringan Provinsi telah membuat jadwal dan telah di koordinasikan dengan 12 kab/kota. Insya Allah, tgl 5 Oktober seluruh pleno di tingkat kabupaten akan rampung, dan seluruh berkas bakal calon yang telah mendaftar akan kami proses di Provinsi", ungkap Irwan Muin Ia juga menambahkan seluruh syarat Bakal Calon Kepala Daerah nantinya akan di proses di tingkat Provinsi mulai dari penelitian berkas Calon hingga ke test Narkoba yang juga telah bekerja sama dengan BNN Provinsi Sulsel. "Mulai dari penelitian berkas, wawancara, fit n propertest (uji visi misi dengan pakar) sampai psikotes dan test Narkoba oleh BNN akan dilakukan di tingkat provinsi", pungkas Sekretaris Tim Penjaringan Pilkada DPD I Partai Golkar Sulsel ini. (*)