[caption id="attachment_29411" align="aligncenter" width="750"] Ketua Fraksi Golkar DPRD Jakarta Basri Baco[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai banyaknya pengaduan warga ke DPRD DKI Jakarta mencerminkan adanya penurunan sistem pengaduan warga yang diproses di Jakarta Smart City (JSC). Ia beropini bahwa pengaduan warga tidak direspons dengan cepat oleh SKPD meski sudah masuk ke JSC. "Kalau logika terbaliknya lebih gampang ngadu di situ (JSC) daripada ke DPRD tapi kenapa masih banyak warga yang ngadu ke DPRD. Kan zaman sudah modern segala pengaduan bisa tertangani sistem tidak perlu manual, kan manual mereka datang ke DPRD jalan kaki, ongkos lagi, sampaikan keluhan bawa bukti-butki. Manual ditempuh karena apa karena sistem yang lambat," kata Basri saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2019). Menurutnya hal ini berbeda dengan zaman mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beserta jajarannya yang cepat merespon aduan warga. Ia mengaku bahwa saat ini baik Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, hingga Fraksi PSI sehari-hari menerima banyak aduan masyarakat dengan berbagai macam keluhan. "Aduan itu terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan pemilihan RW, disabel, saluran, macam-macam. Sehingga kami berpikir jangan-jangan dulu zamannya Ahok yang dibanggakan masyarakat karena begitu cepatnya respons pemerintah terhadap segala macam bentuk aduan," jelasnya. Ia pun meminta agar Anies mengevaluasi kinerja SKPD serta lebih menggiatkan respon bagi pengaduan warga. Basri menambahkan bahwa Anies perlu menginstropeksi kinerjanya beserta SKPD dalam melayani rakyat. "Cek lah JSC itu, cek qlue-nya. Jalan benar atau enggak. Kalau semuanya benar, enggak mungkin pengaduan masyarakat ke DPRD. Logikanya kan begitu, apalagi sekarang mau bulan depan kemungkinan sudah musim hujan jangan sudah banjir baru teriak-teriak. Harusnya semua terkonsep dengan rapi. Ibu kota loh," tutur Basri. (kompas)