[caption id="attachment_29696" align="aligncenter" width="600"] Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. (Foto: Muhamad Rizky/Okezone)[/caption]   kabargolkar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas persoalan sejumlah masalah yang mendera republik ini. Selain itu, keduanya membahas bergabungnya Gerindra untuk masuk kabinet. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres. "Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan, tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace kepada wartawan, Minggu (13/10/2019). Seharusnya, kata Ace, bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi. Menurutnya tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR. "Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," ujar Ace Hasan Syadzily. Kata dia, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung dengan Jokowi-Maruf Amin. "Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya.

Pendapat PKS

Di kesempatan lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah. Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing. “Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan,” kata Mardani. Menurutnya, meski Gerindra nanti jadi bergabung di pemerintah, maka PKS akan tetap oposisi atau berhadapan dengan seluruh pemerintah. “Insya Allah PKS istiqomah di #KamiOposisi. Bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat #KamiOposisi,” ujarnya. Ia menegaskan, tagar #KamiOposisi adalah mulia dan menjaga demokrasi tetap sehat. Oposisi, kata dia, akan menjaga iklim demokrasi, serta proses check and balances di pemerintahan tetap berjalan. “Harapan dan doa kami tetap dari awal untuk kesehatan demokrasi agar partai pendukung Prabowo Sandi bersama dalam #KamiOposisi,” tuturnya. (okezone)