KabarGolkar - Mengamati deras dan riuhnya narasi kritik yang belakangan membanjiri
ruang publik, termasuk dari Ketua BEM UGM yang semestinya menjadi garda depan intelektualitas, saya tak bisa menyembunyikan rasa miris. Bukan karena alergi kritik, melainkan karena kritik yang seharusnya lahir dari kedalaman berpikir justru terasa sangat negatif.

Sudut demi sudut dinarasikan, disebar demi meraih legitimasi opini. Bahkan dalam narasi yang dikirim ke berbagai lembaga internasional, Presiden diolok-olok, diprovokasi, dan direndahkan. Ini jelas bukan tradisi kritik yang sehat.

Di rumah besar Indonesia, kritik bukan barang baru. Kita sudah lama mengenalnya. Di tengah stigma bahwa bangsa ini sensitif terhadap kritik, pikiran kritis tetap leluasa meramaikan wacana. Para founding fathers bahkan memberi teladan. Mereka meninggalkan warisan polemik yang tajam dan berbobot.

Pada era Orde Baru yang sering dipandang paling sensitif, kritik tetap mendapat ruang. Kritik yang bertanggung jawab dipersilakan. Ia dipandang sebagai partisipasi, bukan pembangkangan. Tak sedikit pemikir dan lembaga kritis hadir memberi masukan kepada pemerintah.

Memang, ada suara yang menyoroti keterbatasan ruang kritik saat itu. Namun hal tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan menjaga stabilitas politik, yang menuntut lahirnya kritik yang matang, relevan, dan tidak emosional.

Konsekuensinya, ruang kritik menjadi eksklusif. Tidak semua suara mendapat tempat. Hanya pemikiran yang kuat yang dianggap layak. Meski begitu, kritik tidak hilang dari ruang publik. Ia tetap hadir, dikelola, dan diarahkan agar tidak berkembang menjadi penolakan buta, melainkan menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan.

Pada hakikatnya, kritik adalah upaya membangun makna melalui penilaian rasional. Ia merupakan bentuk kesadaran aktif warga negara terhadap dinamika yang berlangsung. Kritik bukan sekadar memahami realitas, tetapi juga membayangkan kemungkinan yang lebih baik.

Dengan demikian, kritik adalah pikiran yang bertanggung jawab. Ia berakar pada kepentingan bersama, menjaga etika dialog, dan tetap terhubung dengan tujuan besar pembangunan nasional.

Membungkam kritik sama sia-sianya dengan menggantang asap. Tidak produktif. Namun membiarkan kritik diobral tanpa kendali juga berbahaya. Kritik dengan basis intelektual yang lemah bukan hanya mubazir, tetapi juga berpotensi menyesatkan, terutama bagi mereka yang terbatas akses pengetahuannya.

Di era komunikasi yang serba cepat, siapa pun bisa bersuara. Yang dipertaruhkan adalah kualitasnya.

Di sinilah dilemanya. Kritik tanpa rambu moral dan rasionalitas dapat mereduksi kritik menjadi sekadar wabah opini. Jika dibiarkan, ini bisa mendorong keruntuhan cara berpikir secara masif. Membiarkannya berarti sikap yang juga tidak kritis.

Karena itu, mengkritik bukan perkara sembarangan. Ia bukan sekadar retorika. Ia menuntut kedalaman. Tidak cukup hanya karena ada panggung lalu merasa layak melontarkan umpatan seperti “stupid president”.

Kritik adalah proses pertukaran gagasan. Ia bukan musuh stabilitas. Justru ia membuat stabilitas tetap dinamis. Dalam demokrasi, kritik dijalankan atas komitmen kebangsaan, dipandu nilai Pancasila, hukum, serta rasionalitas yang objektif, logis, dan faktual.

Dalam ranah epistemologis, kritik adalah energi yang menghidupkan alternatif pemikiran. Esensinya terletak pada daya kritis, bukan pada emosi