[caption id="attachment_30500" align="aligncenter" width="800"] Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: IG @sekretariat.kabinet) [/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan kemajuan proses pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian milik PT Freeport Indonesia. Menperin mengatakan bahwa progresnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada 2022. Walau demikian, Menperin tidak memungkiri untuk mendorong operasional fasilitas tersebut untuk dapat berjalan lebih cepat dari jadwal. Hal tersebut terungkap usai dirinya melakukan rapat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan  dan Menteri ESDM Arifin Tasrief di kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta. "Kami ingin supaya proyek smelter Freeport itu bisa lebih cepat, walaupun sebenarnya line pertama dari Freeport pada 2022 itu bisa akan produksi," ungkap AGK, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 28 Oktober 2019. Menperin menjelaskan bahwa sudah ada komitmen dari Freeport akan ada produksi dari line pertamanya pada 2022.

Hilirisasi Mineral Untuk Tingkatkan Nilai Tambah

Lebih lanjut, Menperin Agus Gumiwang menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa percepatan pengoperasian smelter Freeport akan banyak membantu hal tersebut. "Banyak produk hilirisasi yang bisa kita kejar agar di Indonesia bisa ada pabrik-pabrik yang nanti akan menggunakan hasil (pemurnian) dari Freeport. Nilai tambahnya kita dorong," jelas AGK. Sebagai informasi, fasilitas smelter PT Freeport Indonesia ini rencananya akan dibangun di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, dengan luas kawasan hingga 100 hektare (ha). Kapasitasnya pun cukup besar, yaitu mampu mengelola hingga 2 juta ton konsentrat tembaga. Dana investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas ini mencapai 2,8 miliar dollar AS. Saat ini sudah banyak pihak, , baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang menyatakan ketertarikannya untuk membiayai investasi pembangunan smelter ini. Selain itu, AGK menjelaskan perlu aturan yang mendukung di kementerian terkait. Diantaranya yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Menperin mengatakan pihaknya akan melakukan sinkronisasi untuk mengurus hal tersebut. "Itu yang harus kami sinkronkan, sehingga izin itu bisa dikeluarkan Kementerian LHK lebih cepat," pungkasnya. (*)