[caption id="attachment_30725" align="aligncenter" width="1280"] Anggota Komisi I DPR RI, politisi perempuan Partai Golkar dan wakil rakyat Dapil DKI Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri, Christina Aryani. (kabargolkar.com)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Kejadian meninggalnya salah seorang pekerja migran saat mengantri perpanjangan paspor di KBRI Kuala Lumpur pada Kamis malam (31/10) menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Korban meninggal bernama Tamam Bin Arsyad asal Bawean, Jawa Tengah yang disebutkan memiliki riwayat penyakit jantung meninggal dunia saat mengantri perpanjangan paspor. Atas kejadian tersebut, Anggota Komisi I DPR-RI dan wakil rakyat Dapil DKI Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri, Christina Aryani, menyatakan sikap dan keprihatinannya, sebagaimana diterima oleh kabargolkar.com melalui pernyataan tertulis pada Jumat, 1 November 2019. "Menyatakan prihatin dan turut berduka cita pada keluarga atas meninggalnya salah seorang pekerja migran kita, Bapak Tamam. Terlepas dari apa pun penyebab meninggalnya, sangat disayangkan sampai ada yang meninggal, ini harus menjadi perhatian kita bersama." ujar Christina Aryani. Politisi perempuan Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi bagi pihak KBRI Kuala Lumpur termasuk tentunya Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dirinya pun mempertanyakan beberapa hal yang ditengarai mengarah pada kejadian memprihatinkan itu. "Mengapa proses pengantrian memakan waktu sangat lama? Jika ternyata layanan pengambilan nomor urut paspor bisa dilakukan secara online, nyatanya para pekerja migran tetap memilih mengantri, ini bisa saja karena ketidaktahuan dan itu artinya kurangnya sosialisasi dari KBRI terkait mekanisme pengurusan dokumen," terangnya. Lebih lanjut, Christina mendorong KBRI dan stakeholders lainnya harus memastikan sistem ke depan dibuat lebih mudah dan lebih cepat. "Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kondisi para pekerja migran kita yang datang dari berbagai titik di Kuala Lumpur dan sekitarnya, yang tentunya membutuhkan biaya transportasi, termasuk potensi kehilangan upah karena ijin tidak bekerja. KBRI juga perlu mengantisipasi trend peningkatan antrian dan tidak sekedar reaktif sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," pungkas Christina Aryani. (kabargolkar)