Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi. Meskipun rapat Korbid juga dinilai tak ada dalam aturan partai. "Ada waktunya. Iya (akan dilaksanakan pleno)," jawab santai Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/8). Rapat pleno akhirnya digelar oleh Airlangga. Hal ini akhirnya dilakukan setelah Bamsoet 'pura-pura' mendukung Airlangga sebagai hasil kesepakatan 27 September 2019. Pertemuan itu disaksikan langsung Surya Paloh.

DPP Golkar Dijaga Ketat

Desakan pleno Golkar berujung pada penjagaan ketat yang dilakukan oleh ratusan orang berseragam AMPG. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke DPP Golkar, Jalan Anggrek Nely, termasuk kader Golkar sekalipun. Kubu Bamsoet menuding, penjagaan ketat untuk mengantisipasi adanya pleno tandingan yang dilakukan oleh kubu lain di luar instruksi dari sang ketum Airlangga. Bamsoet pun heran dengan penjagaan yang ketat di DPP Golkar. Sebab, dia menilai, tidak ada kegentingan atau ancaman apapun di DPP Golkar. Meskipun belakangan ada aksi pelemparan bom molotov 21 Agustus 2019. Hingga kini polisi tak bisa memastikan siapa pelakunya. "Padahal, tak ada yang perlu ditakuti karena memang tidak ada ancaman terhadap DPP Golkar dan para elitnya. Sebaliknya, pengamanan ketat itu justru menumbuhkan kesan Golkar dekat atau terbiasa dengan aksi kekerasan atau tindak anarkis," ucapnya.

Bukan cuma insiden molotov. Bahkan polisi sempat menangkap para pemuda berjaket AMPG tersebut bermain judi di dalam DPP Golkar. Kantor beringin ikut panas saat itu. Namun, Airlangga santai menanggapi polemik yang terjadi di DPP Golkar tersebut. Menurut dia, sejumlah kader AMPG kumpul-kumpul di DPP Golkar karena sedang ada acara. "Oh bukan itu, tim AMPG sendiri, internal. Lagi ada acara internal," singkat Airlangga saat ditemui usai acara Muktamar PKB ke V di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8) malam.

Genjatan Senjata

Kerasnya pertarungan antar pendukung, membuat Airlangga dan Bamsoet memutuskan untuk bertemu. Keduanya bertemu disaksikan langsung oleh mantan senior Golkar Surya Paloh. Pertemuan terjadi 27 September 2019. Dalam pertemuan itu, Bamsoet dan Airlangga sepakat cooling down. Di situ terjadi deal. Airlangga mendorong Bamsoet jadi ketua MPR. Sementara Bamsoet mendukung pencalonan Airlangga di Munas Golkar pada Desember 2019. "Untuk sementara ini, saya coolling down dulu. Memutuskan untuk mendukung pencalonan beliau (Airlangga)," jelas Bamsoet kepada merdeka.com, Sabtu (28/9). Tapi rupanya, mereka cooling down hanya satu bulan saja. Setelah momen pelantikan Jokowi-Ma'ruf, dan pelantikan menteri kabinet, keduanya ribut lagi. Saling tuding antara Airlangga dan Bamsoet kembali terjadi. Airlangga disebut tidak menjalankan kesepakatan 27 September yang dibuat di depan Surya Paloh. Yakni mengakomodir semua pendukung Bamsoet di AKD DPR. Bamsoet menuding, semua pendukungnya disingkirkan dari AKD. Bahkan dirotasi di sejumlah komisi di DPR. "Ada komitmen bahwa para pendukung saya dipulihkan kembali posisinya ke semula dan dirangkul dalam penyusunan AKD dan kepengurusan Partai Golkar," ungkap Bamsoet 22 November. "Tapi kemudian bahkan digusur habis. Jangankan bicara soal pimpinan komisi yang diturunkan gara-gara mendukung saya kemudian dikembalikan, jangankan juga posisi pendukung saya yang sudah di komisi tertentu lalu kemudian digeser ke komisi yang sebetulnya bukan bidangnya atau tidak diminati oleh yang bersangkutan," ujarnya.

Airlangga membantah. Malah, balik menuduh Bamsoet telah menikmati bagian dari kesepakatan 27 September yakni menjadi ketua MPR saat ini. Soal pendukung, telah ditawari jabatan penting, namun ditolak. "Loyalis Bamsoet ada 4.