Gaduh Munas Partai Golkar Masuk Daftar Kekisruhan Politik Sepanjang 2019

Pleno DPP Golkar

Gaduh yang kedua yakni tentang rapat pleno DPP Golkar yang tak kunjung digelar Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Padahal dalam AD/ART Golkar, rapat pleno harus rutin dilakukan. Perang komentar antara pendukung Bamsoet dan Airlangga pun kembali terjadi. Kubu Bamsoet melempar isu Airlangga takut kalah suara apabila menggelar pleno. Jika kalah, bukan tidak mungkin Munas dipercepat. Dewan Pembina Golkar sampai berkirim surat agar Airlangga menggelar pleno. Hal ini dinilai penting, guna melakukan evaluasi terhadap Golkar usai Pemilu 2019. Airlangga kukuh tak mau. Dengan alasan, pada saatnya nanti akan menggelar pleno. Bahkan kubu Bamsoet dipimpin Nusron, menggelar pleno sendiri di Hotel Sultan, Jakarta pada 4 Agustus 2019. Nusron membeberkan alasan banyak kader Golkar ingin menggelar rapat pleno. Sebab, banyak agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama.

Misalnya, seperti penentuan alat kelengkapan dewan, konsolidasi partai, hingga evaluasi pasca Pilpres dan Pileg. Dari situ, Nusron melihat partainya tidak siap menghadapi Pilkada 2020. "Kita masih belum ready to play dalam kontestasi politik tahun depan," kata dia saat jumpa pers di Hotel Sultan. Airlangga memilih rapat Korbid terlebih dahulu ketimbang pleno. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi. Meskipun rapat Korbid juga dinilai tak ada dalam aturan partai. "Ada waktunya. Iya (akan dilaksanakan pleno)," jawab santai Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/8). Rapat pleno akhirnya digelar oleh Airlangga. Hal ini akhirnya dilakukan setelah Bamsoet 'pura-pura' mendukung Airlangga sebagai hasil kesepakatan 27 September 2019. Pertemuan itu disaksikan langsung Surya Paloh.

DPP Golkar Dijaga Ketat

Desakan pleno Golkar berujung pada penjagaan ketat yang dilakukan oleh ratusan orang berseragam AMPG. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke DPP Golkar, Jalan Anggrek Nely, termasuk kader Golkar sekalipun. Kubu Bamsoet menuding, penjagaan ketat untuk mengantisipasi adanya pleno tandingan yang dilakukan oleh kubu lain di luar instruksi dari sang ketum Airlangga. Bamsoet pun heran dengan penjagaan yang ketat di DPP Golkar. Sebab, dia menilai, tidak ada kegentingan atau ancaman apapun di DPP Golkar. Meskipun belakangan ada aksi pelemparan bom molotov 21 Agustus 2019. Hingga kini polisi tak bisa memastikan siapa pelakunya. "Padahal, tak ada yang perlu ditakuti karena memang tidak ada ancaman terhadap DPP Golkar dan para elitnya. Sebaliknya, pengamanan ketat itu justru menumbuhkan kesan Golkar dekat atau terbiasa dengan aksi kekerasan atau tindak anarkis," ucapnya.