Kala itu, Aziz mengatakan, desakan munas dipercepat karena Airlangga Hartarto, sang ketua umum, dianggap telah gagal membawa Golkar lebih baik di Pemilu 2019. Aziz mendesak Munas digelar setelah Lebaran yakni Juni atau Juli 2019. "25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," kata Aziz, mantan Ketua DPD Golkar Papua itu saat dihubungi merdeka.com, 27 Mei 2019 lalu. Kubu Airlangga mampu bertahan dan menyerang balik. Analisa maksud munas dipercepat karena ketum Golkar terpilih ingin menguasai pemilihan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf serta jabatan strategis di legislatif terkuak. Namun Munas dipercepat tidak kunjung terjadi. Airlangga sebagai penguasa mampu membendung suara-suara sumbang tersebut. Malah, calon ketum petahana itu makin gencar sowan ke daerah untuk mendapatkan dukungan dari DPD I dan DPD II. Airlangga tetap menginginkan Munas digelar Desember 2019. Hal itu sudah menjadi tradisi sejak era Jusuf Kalla (JK). "Sesuai jadwal saja, karena jadwalnya kan Desember. Sekarang terlalu pagi," kata Airlangga.

Pleno DPP Golkar

Gaduh yang kedua yakni tentang rapat pleno DPP Golkar yang tak kunjung digelar Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Padahal dalam AD/ART Golkar, rapat pleno harus rutin dilakukan. Perang komentar antara pendukung Bamsoet dan Airlangga pun kembali terjadi. Kubu Bamsoet melempar isu Airlangga takut kalah suara apabila menggelar pleno. Jika kalah, bukan tidak mungkin Munas dipercepat. Dewan Pembina Golkar sampai berkirim surat agar Airlangga menggelar pleno. Hal ini dinilai penting, guna melakukan evaluasi terhadap Golkar usai Pemilu 2019. Airlangga kukuh tak mau. Dengan alasan, pada saatnya nanti akan menggelar pleno. Bahkan kubu Bamsoet dipimpin Nusron, menggelar pleno sendiri di Hotel Sultan, Jakarta pada 4 Agustus 2019. Nusron membeberkan alasan banyak kader Golkar ingin menggelar rapat pleno. Sebab, banyak agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama.