kabargolkar.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Qomaril Arifin (Nurul Arifin) meminta pemerintah tegas menghadapi China terkait masalah klaim terhadap perairan Natuna. "Indonesia harus menolak sikap arogansi China dalam masalah klaim sebagian wilayah laut Natuna. Kami mendukung penuh ketegasan sikap Pemerintah RI dalam menghadapi Pemerintah China,� ujar Nurul Arifin, Senin (6/1/2020). Menurut dia, pemerintah tidak perlu takut melawan China. Karena dia menjelaskan, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara sudah ditetapkan oleh hukum internasional berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) atau United National Convention on the Law of the SEA. Untuk itu imbuh dia, Pemerintah China harus menghormati kesepakatan yang sudah ditetapkan PBB. Lebih lanjut ia menilai, sudah sangat tepat Indonesia tidak mengakui nine dash-line (Sembilan Garis Putus), klaim sepihak yang dilakukan oleh China. "Konsep nine dash line adalah skenario Tiongkok yang tidak melibatkan negara lain. Padahal konvensi PBB tahun 1982 dibuat untuk mengakhiri asas Kebebasan Laut," tegasnya. Menurut dia, PBB mengatur semua klaim-klaim sepihak yang menyatakan bahwa laut itu bebas untuk siapapun dan tidak ada yg memiliki. �Jangan sampai ada sejengkalpun wilayah laut Indonesia yang dilanggar diklaim negara lain. Ini tantangan untuk diplomasi Indonesia dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa,� ucapnya. [tribun]