kabargolkar.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Charta Politika Muslimin mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus mampu mengelola potensi konflik yang muncul pascapenyusunan kepengurusan di partai yang dipimpinnya. Dalam menyusun kepengurusannya, menurut Muslimin, Airlangga seharusnya kuat dan mendapatkan legitimasi karena didukung oleh semua elite Golkar pada Munas ke-10, Desember 2019.

"Airlangga kan terpilih secara aklamasi dalam munas (musyawarah nasional), artinya tidak ada yang kalah dalam munas kemarin," katanya saat dihubungi dari Jakarta, Ahad (19/1).

Menurut dia, dukungan barisan elite Golkar kepada Airlangga itu pada munas bukanlah dukungan kosong. Tentu, hal yang diharapkan mereka masuk kepengurusan. Namun, Muslimin menilai, susunan kepengurusan Golkar tidak mungkin memuaskan semua pihak. Sebab, jumlah kader Golkar cukup banyak mencapai ribuan orang.

"Yang dikhawatirkan dalam setiap kepengurusan kan, jika ada pihak-pihak yang merasa mendukung, tetapi tidak terakomodasi," kata Direktur Riset Charta Politika itu.

Ia menyebutkan politisi senior Golkar, seperti Aburizal Bakri, Agung Laksono, Akbar Tanjung, dan Luhut Binsar Panjaitan, dan loyalis Setya Novanto sudah terakomodasi dalam kepengurusan. Namun, kata dia, masih ada beberapa tokoh lain, seperti Jusuf Kalla dan beberapa elite lainnya, sepertiRidwan Hisjam, Syamsul Bachri, Ibnu Munzir, Hamka B Kadi dan Supriansyah yang tak masuk kepengurusan.

Ditanya soal reaksi pendukung Bambang Soesatyo pada Munas Golkar X, yang tergabung dalam tim 9 yang minta Airlangga merombak kepengurusan, Muslimin mengatakan jika kepengurusan belum disahkan secara resmi bisa saja dilakukan. Karena itu, kata dia, Airlangga harus mampu mengakomodasi semua kepentingan dan mengelola secara baik potensi konflik yang akan muncul.

"Airlangga harus betul-betul piawai dalam me-'manage' agar bisa mengakomodasi banyak orang. Bagaimana dia mampu menangani konflik-konflik yang ada. Ya, di situlah seninya," katanya.

Selain itu, Muslimin mengatakan terlalu dini untuk memberikan penilaian susunan kepengurusan Golkar saat ini dapat meningkatkan atau menurunkan elektoral Golkar pada Pemilu 2024. "Kepengurusan saja baru disusun, belum ada kinerjanya. Belum bisa dinilai. Tetapi, menurut saya sejauh mana kepengurusan ini mampu memenangkan Golkar pada Pilkada 2020, baru setelah itu Pemilu 2024," katanya. (republika)