kabargolkar.com - Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tengah memperjuangkan sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada pemilihan umum (pemilu). Saat ini, sistem pemilu belum ditetapkan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih dalam proses pembahasan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Diketahui, usulan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup terungkap dalam keputusan PDI Perjuangan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan HUT ke-47 PDI Perjuangan belum lama ini. Usulan tersebut merupakan satu di antara sembilan rekomendasi hasil Rakernas I PDI Perjuangan.

Demikian juga dengan Partai Golkar. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendorong adanya perubahan UU Pemilu. Dalam sistem tersebut, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

Calon legislatif yang berhak melenggang ke parlemen ditentukan pejabat partai, bukan dari perolehan suara di surat suara pemilu. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Unismuh Makassar Andi Luhur Priyanto menyatakan dua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Menurutnya, sistem proporsional tertutup lebih mengarah pada penguatan institusi partai politik dalam penentuan kursi wakil rakyat. "Sebenarnya kita sudah mempraktekkan sistem ini pada masa orde baru dan masa awal orde reformasi. Pilihan rakyat sering di reduksi oleh elit partai politik. Sistem ini menjauhkan jarak antara wakil rakyat dengan pemilihnya," kata Luhur mengenai keinginan dua partai politik besar tersebut kepada Tribun, Selasa (21/1/2020).

Ia menambahkan, wakil-wakil rakyat yang terpilih bukan yang memiliki engagement atau kedekatan pemilih. Pengabdian wakil rakyat cukup pada institusi partai dan segelintir elitnya. "Dengan sistem rekrutmen di partai yang sporadis dan tidak berbasis ideologi, maka sistem ini akan semakin mengukuhkan oligarki di partai politik," kata Luhur.

Kalaupun ada keuntungannya lanjut Luhur, wakil rakyat yang terpilih minimal memiliki pengalaman interaksi dan kaderisasi di partai politik. Juga tidak sekadar menjadikan parpol itu sebagai kendaraan rental untuk meraih kursi legislatif legislatif. Sementara kalau proporsional terbuka, berarti masih ada ruang interaksi antara pemilih dengan wakilnya.

Tergantung apakah interaksi itu bersifat pragmatis atau berdasar nilai ideologi tertentu. "Rakyat masih bisa menentukan langsung wakil pilihannya tanpa diselewengkan elit partai politik," tegas Luhur terkait sistem proporsional terbuka.(*)

----------

tribun