Golkar dan Nasdem Sepakat Parliamentary Threshold Pileg 2024 Naik Jadi 7%

Nyoman Suardhika 09 Maret 2020

credit photo/ MPO DPP Golkar

Kabargolkar.com - Ketum Golkar Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh membahas sejumlah isu, mulai ari revisi UU Pemilu hingga Omnibus Law. Dalam pertemuan itu, Airlangga mengungkapkan, Paloh menyampaikan usul agar parliamentary threshold (PT) untuk Pemilu 2024 dinaikkan menjadi 7 persen.

Airlangga menyebut Golkar menyambut baik usulan kenaikan PT dan mendukung konsep yang diajukan Surya Paloh.

"Terkait UU politik, terkait dengan PT, ada usulan dari Pak Surya bahwa PT 7 persen. Dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (9/3).

Menko Perekonomian itu menyebut, Paloh mengusulkan agar knaikan PT itu untuk berlaku untuk skala nasional. Sementara presidential threshold tetap diusulkan sebesar 20 persen.

"Dan juga terkait dengan presidential threshold yang tetap 20 persen dan ada tambahan usulan Pak Surya bahwa 7 persen ini berlaku secara nasional," tuturnya.

Selain itu, Airlangga menyebut Golkar dan NasDem sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pilkada Serentak 2020.

"Selanjutnya antara kerja sama silaturahmi dan kebijakan Partai Golkar maupun Partai NasDem dalam Pilkada, tentu mengupayakan kerja bersama," ucap Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Paloh mengatakan NasDem akan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti elektabilitas hingga kapasitas pasangan calon dalam menjalin kerja sama di Pilkada Serentak 2020 dengan Golkar. Ia ingin agar partainya mendapatkan hasil maksimal dalam Pilkada Serentak 2020.

"Tentu ada dua hal sebagai aspek konsideran bagi kami. Pertama, aspek kapabilitas daripada calon-calon yang kami akan dukung bersama. Kedua, tentu aspek elektabilitasnya. Jadi ini kesepakatan di antara kita," tutur Paloh.

BERITA TERKAIT

Golkar Belum Ambil Sikap Soal Parliamentary Threshold Dihapus

07 Maret 2024

Golkar Usul Parliamentary Threshold 7 Persen

14 Januari 2020

Mengenai Penghapusan Parliamentary Threshold , Golkar Belum Ambil

09 Maret 2024

Tolak Usulan Penghapusan Parliamentary Threshold, Ahmad Doli Kurnia;

31 Januari 2026

Ace Hasan: Kenaikan Parliamentary Threshold Rampingkan Partai Parlemen

27 Januari 2020