Monetery Fund (IMF) yang dijadikan juru selamat ekonomi Indonesia dengan pinjaman uangnya oleh Presiden Soeharto, mensyaratkan pembubaran IPTN sebagai bagian dari upaya yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia. IPTN yang sudah goyah karena krisis ekonomi, menjadi bertambah goyah.

Sejak 15 Februari 1998, APBN tidak lagi mengalokasikan dana untuk IPTN. Karenanya IPTN harus merumahkan banyak karyawannya. IPTN yang semula mempunyai 16.000 karyawan, memangkas jumlah karyawannya hingga menjadi 4.000 orang saja. Hanggar-hanggar IPTN yang semula menjadi tempat produksi pesawat, banyak yang telantar hingga menjadi sarang laba-laba.

Namun sekitar pertengahan tahun 2000-an, IPTN yang sudah berubah nama menjadi PT DI menunjukkan geliat kebangkitannya. Di tengah ancaman kebangkrutan karena tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun serta jaminan hari tua terhadap karyawannya, PT DI mendapat pesanan membuat pesawat dari negera-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, Brunei, dan Filipina, termasuk Korea Selatan.

Sementara kegigihan pamerintah dan PT DI untuk membangun kembali industri pesawat nasional mulai terlihat buahnya. Pada 24 Oktober 2007 Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas PT DI. Setelah itu PT DI berhasil mengirimkan empat unit pesawat CN-235 pesanan Korea Selatan. Selain itu PT DI dipercaya TNI AL untuk menyelesaikan tiga pesawat CN-235 dan 24 Heli Super Puma dari Euro Copter.

Riwayat selanjutnya PT DI bukan lagi tentang pabrik pesawat yang sedang bangkit dari keterpurukan, tetapi sudah mulai mengepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Momentumnya adalah ketika PT DI memperkenalkan N-219 Nurtanio. Sebuah pesawat terbang serbaguna berkapasitas 19 penumpang dengan 2 mesin turboprop. Pesawat ini dibuat untuk mengangkut penumpang dan kargo yang bisa mendarat di lintasan pendek. Karenanya produk ini sangat cocok untuk negara kepulauan yang memiliki daerah-daerah terpencil seperti Indonesia.

PT DI sukses melakukan uji terbang perdana pesawat N-219 pada 16 Agustus 2017. Meski baru terbang perdana pada tahun 2017, ide N-219 sendiri sudah dimunculkan PT DI sejak 2003. Sebuah rancangan program yang menjadi bagin dari pembenahan yang dilakukan PT DI. Dan N-219 baru bisa dilaksanakan pada tahun 2006 setelah dilakukan kerja sama dengan Qatar dengan nilai investasi sebesar US$ 65 juta.

Selanjutnya, pada Agustus 2016, Airbus Defense and Space juga menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan sertifikat untuk model N-219, setelah sebelumnya sempat membantu sertifikasi model N-250.

Akan tetapi sepertinya apa yang terjadi pada 1998 akan terjadi lagi pada tahun ini. Pangkalnya bukan lagi krisis ekonomi, tetapi political will pemerintah dalam melindungi industri dirgantara yang sangat penting. Tanpa ada alasan yang jelas, Budi Santoso, Dirut PT DI yang berhasil membangkitkan kembali PT DI dari keterpurukan, yang merupakan kader Habibie ditahan KPK karena tudingan korupsi. Bersama Budi Santoso turut pula dijadikan tersangka dan sekaligus ditahan adalah mantan Asisten Dirut PT DI, Irzal Rinaldi Zailani.

Masalahnya, tudingan korupsi itu kelak akan menjadi dakwaan di pengadilan yang sangat sumir. Dakwaannya terhadap Budi Santoso yang sudah mempersiapkan PT DI kembali terbang tinggi adalah korupsi dan merugikan keuangan negara. Namun fakta yang terkuak, dirut PT DI hanya menggunakan uang operasional yang biasa digunakan untuk keperluan negosiasi dan lobi bisnis seperti biasa. Budi Santoso akan didakwa korupsi karena kekeliruan administratif dalam mengelola keuangan perusahaan daripada perbuatan korupsi sebagai