Oleh: Tonny Saritua Purba

Kabargolkar.com - Saya pernah diskusi dengan salah
satu pengusaha petani padi asal Malaysia dikatakan bahwa luas lahan sawah di Malaysia ada sekitar 500 ribu hektare, jumlah penduduk Malaysia sekitar 31 juta jiwa, menurut Beliau luas lahan sawah di Indonesia tidak lebih dari 5 juta hektare.

Jika saya bandingkan, data yang dirilis oleh BPS menyebutkan luas baku sawah Indonesia ada sekitar 7,4 juta hekatare. Jika potensi luas bahan baku sawah tersebut ditanam 2 kali per tahun oleh petani padi, potensi surplus bisa terjadi, produksi beras nasional bisa memenuhi untuk kebutuhan konsumsi nasional.

Ada beberapa kebijakan pertanian pemerintah Malaysia yang perlu kita pelajari dan sebagai masukan juga buat pemerintah Indonesia, jika ada kebijakan yang baik demi kepentingan bangsa dan negara bisa juga kita kaji, jika memungkinkan bisa saja bisa diterapkan di Indonesia, seperti :

Pertama, sistem pengelolaan pangan pemerintah Malaysia selalu berinovasi untuk menciptakan konektivitas antara petani dan konsumen. Pemerintah memberikan insentif kepada pihak swasta yang menjual kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan lebih murah.

Kedua, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengendalikan harga sehingga pedagang tidak akan melakukan penumpukan komoditi pertaniannya kususnya beras. Ada kebijakan harga sehingga saat panan raya tiba harga tidak jatuh dan petani untung

Ketiga, pemerintah berusaha menaikan daya beli masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial langsung kepada warga negaranya.

Keempat, pemerintah berinvestasi untuk membangun sistem irigasi termasuk waduk, saluran air dan irigasi, mengurus benih padi dan pupuk agar saat petani bisa bertani benih sudah tersedia.

Dari beberapa kebijakan dibidang pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kepada warga negaranya, apa yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran ? Menurut saya, ada beberapa kebijakan yang bisa dicontoh oleh pemerintah Indonesia dengan harapan petani padi bisa untung dan kehidupannya bisa lebih baik lagi, seperti :

Pertama, luas lahan sawah dan jumlah pelaku tani perlu didata agar valid, datanya harus benar- benar trerwakili, data tersebut sangat berpengaruh sebagai dasar pemerintah membuat kebijakan kususnya mengenai subsidi dan pengadaan benih, pupuk, pestisida termasuk alat dan mesin pertanian lainnya.

Kedua, kebijakan harga gabah 4.200 sudah ditetapkan pemerintah sudah baik, dengan harga tersebut petani tidak rugi, hanya saja sejak tahun 2015, baru tahun 2020 ada penyesuaian harga lagi dan harga di lapangan juga masih ada yang dibawah 4.200

Ketiga, mengenai benih tanaman padi, pemerintah perlu mengendalikannya, perlu ada kebijakan di dalamnya jangan sampai benih padi dikuasai oleh swasta.

Keempat, harga pupuk dan pestisida yang setiap tahun selalu naik, bahkan di beberapa daerah harga bisa naik setiap 3 bulan, sementara harga jual gabah petani padi setelah 5 tahun baru disesuaikan oleh pemerintah.

Kelima, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial langsung kepada petani padi, agar daya beli petani bisa ditingkatkan untuk mempersiapkan kebutuhan bertaninya