Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
Share :
Membangun Sistem Agribisnis Jagung Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani/Koperasi, Solusi Permanen Masalah Harga
  Bambang Soetiono   27 September 2021

Oleh : Prof. DR. Ir. Fadel Muhamad*

 

kabargolkar.com, JAKARTA - Jagung merupakan
komodity strategis nasional, dengan luas panen 5.16 juta Ha , produktivitas rata-rata 4.8 ton/ha dan produksi 24.95 juta Pipilan Kering (Pusdatin Kementan 2021) , dan melibatkan jutaan petani, 94 unit Pengusaha Pabrik Pakan, ratusan ribu peternak rakyat, dan jutaan konsumen dan telah menempatkan  Indonesia termasuk produsen jagung no 6 diantara 12 negara produsen jagung dunia. Oleh karena itu masalah jagung akan berdampak pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Sejak tahun 2018 Kementrian Pertanian tidak menerbitkan rekomendasi izin impor jagung, adapun impor yang masuk bukan untuk pakan,  tetapi untuk bahan baku industri, sebagai pemanis, lebih kurang 1 juta ton.

Sampai sekarang persoalan klasik agribisnis jagung di Indonesia  belum terselesaikan secara komprehensif dan fundemental. Setiap kali ada pertemuan petani , peternak rakyat, pengusaha pabrik pakan, dengan pejabat pemerintah mulai Bupati sampai Presiden baik dalam forum resmi mapun tidak resmi selalu muncul persoalan.  Mulai ditingkat pertani jagung, selalu mengatakan bahwa kami sudah menanam jagung tapi tidak ada yang membeli, kalau ada yang membeli harganya kurang layak, kalau harga sudah layak sulit mendapat benih yang bermutu , pupuk, dan jasa alat pertanian dengan harga layak, permodalan dengan prosedur sederhana dan sebagainya. Sementara dipihak pengusaha hulu (benih, pupuk, pestisida, dan alsintan) sulit menjual produk secara cash, sementara KUR untuk petani jagung tidak terserap sesuai target karena Bank pelaksana KUR tetap berprinsip sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian,  untuk itu  harus ada avalis.  

Selanjutnya dipihak pengusaha pabrik pakan, mengatakan bahwa produksi jagung dalam negeri tidak cukup, kalaulah cukup  kualitasnya kurang baik, dan kalau kualitasnya baik harga mahal, sehingga mengambil jalan pintas yaitu lebih baik impor. Sementara peternak unggas mengatakan harga pakan mahal, karena harga jagung mahal. Hal tersebut muncul lagi pada kunjungan Presiden ke Blitar, Jatim 2 minggu lalu seorang peternak memprotes atas kenaikan harga jagung dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000/kg yang menyebabkan kenaikan harga pakan, sementara harga telur mengalami penurunan dari sekitar Rp 20.000 menjadi sekitar Rp 15.000/kg.

Berdasarkan uraian teresebut diatas, dapat dirumuskan bahwa; “Apapun persoalan agribisnis jagung baik ditingkat petani maupun konsumen dan pengusaha hulu-hilir yang selalu muncul, ini menunjukkan bahwa sistem agribisnis jagung belum terbangun dengan baik, mulai  ditingkat lapak maupun ditingkat pengambilan keputusan. *Pertanyaannya adalah bagaimana  kita menyelesaikan persolaan ini secara fundamental, sistematis dan berjangka panjang dan tidak symptomatic , serta tidak partial dan jangka pendek?* . Oleh karena itu kita harus bangun sistem agribisnisnya, mulai dari sub-sistem hulu sampai hilir. Agar sistem ini terbangun secara berkesinambungan,  ada 3 pertanyaan kunci (key question) harus terjawab:; 1. Harus ada kejelasan  siapa yang bertanggung jawab di hulu, tengah, dan hilir, 2).  Bagaimana interkoneksinya antar pemangku kepentingan (Stake holders) untuk saling membesarkan,  dan 3)

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2022 Kabar Golkar. All Rights Reserved.