26 Oktober 2021
Membangun Sistem Agribisnis Jagung Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani/Koperasi, Solusi Permanen Masalah Harga
  Bambang Soetiono
  27 September 2021
  • Share :

Oleh : Prof. DR. Ir. Fadel Muhamad*

 

kabargolkar.com, JAKARTA - Jagung merupakan komodity strategis nasional, dengan luas panen 5.16 juta Ha , produktivitas rata-rata 4.8 ton/ha dan produksi 24.95 juta Pipilan Kering (Pusdatin Kementan 2021) , dan melibatkan jutaan petani, 94 unit Pengusaha Pabrik Pakan, ratusan ribu peternak rakyat, dan jutaan konsumen dan telah menempatkan  Indonesia termasuk produsen jagung no 6 diantara 12 negara produsen jagung dunia. Oleh karena itu masalah jagung akan berdampak pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Sejak tahun 2018 Kementrian Pertanian tidak menerbitkan rekomendasi izin impor jagung, adapun impor yang masuk bukan untuk pakan,  tetapi untuk bahan baku industri, sebagai pemanis, lebih kurang 1 juta ton.

Sampai sekarang persoalan klasik agribisnis jagung di Indonesia  belum terselesaikan secara komprehensif dan fundemental. Setiap kali ada pertemuan petani , peternak rakyat, pengusaha pabrik pakan, dengan pejabat pemerintah mulai Bupati sampai Presiden baik dalam forum resmi mapun tidak resmi selalu muncul persoalan.  Mulai ditingkat pertani jagung, selalu mengatakan bahwa kami sudah menanam jagung tapi tidak ada yang membeli, kalau ada yang membeli harganya kurang layak, kalau harga sudah layak sulit mendapat benih yang bermutu , pupuk, dan jasa alat pertanian dengan harga layak, permodalan dengan prosedur sederhana dan sebagainya. Sementara dipihak pengusaha hulu (benih, pupuk, pestisida, dan alsintan) sulit menjual produk secara cash, sementara KUR untuk petani jagung tidak terserap sesuai target karena Bank pelaksana KUR tetap berprinsip sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian,  untuk itu  harus ada avalis.  

Selanjutnya dipihak pengusaha pabrik pakan, mengatakan bahwa produksi jagung dalam negeri tidak cukup, kalaulah cukup  kualitasnya kurang baik, dan kalau kualitasnya baik harga mahal, sehingga mengambil jalan pintas yaitu lebih baik impor. Sementara peternak unggas mengatakan harga pakan mahal, karena harga jagung mahal. Hal tersebut muncul lagi pada kunjungan Presiden ke Blitar, Jatim 2 minggu lalu seorang peternak memprotes atas kenaikan harga jagung dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000/kg yang menyebabkan kenaikan harga pakan, sementara harga telur mengalami penurunan dari sekitar Rp 20.000 menjadi sekitar Rp 15.000/kg.

Berdasarkan uraian teresebut diatas, dapat dirumuskan bahwa; “Apapun persoalan agribisnis jagung baik ditingkat petani maupun konsumen dan pengusaha hulu-hilir yang selalu muncul, ini menunjukkan bahwa sistem agribisnis jagung belum terbangun dengan baik, mulai  ditingkat lapak maupun ditingkat pengambilan keputusan. *Pertanyaannya adalah bagaimana  kita menyelesaikan persolaan ini secara fundamental, sistematis dan berjangka panjang dan tidak symptomatic , serta tidak partial dan jangka pendek?* . Oleh karena itu kita harus bangun sistem agribisnisnya, mulai dari sub-sistem hulu sampai hilir. Agar sistem ini terbangun secara berkesinambungan,  ada 3 pertanyaan kunci (key question) harus terjawab:; 1. Harus ada kejelasan  siapa yang bertanggung jawab di hulu, tengah, dan hilir, 2).  Bagaimana interkoneksinya antar pemangku kepentingan (Stake holders) untuk saling membesarkan,  dan 3). Siapa yang menjadi  derigen (pemerintah?)  yang mensinkronisasikan dan mensinergikan agar semua pemangku kepentingan mendapat keuntungan yang layak sesuai resiko dan pengorbanan (sacrifice) masing-masing pihak . Sepanjang 3 persolaan ini tidak terjawab dengan baik, maka persolan klasik tersebut akan selalu muncul dan akan mengancam keberlanjutan (subtainability) sistem agribisnis jagung di Indonesia.  Dengan terbangunnya sistem ini, masalah harga jagung yang layak terutama ditingkat petani mendapat perlindungan, jangan diserahkan ke mekanisme pasar, pihak yang lemah akan tergilas terutama petani.

Hasil identifikasi dan inventarisasi persoalan sistem agribisnis jagung  menunjukkan bahwa; 1).  Tidak ada Kembagaan Ekonomi Petani (KEP) seperti yang diamanatkan dalam UU No 19 tahun 2013,  dalam hal ini Koperasi Petani yang menghubungkan pihak yang bergerak di hulu dalam hal ini petani jagung dan para pengusaha agribisnis yang bergerak di penyedaian sarana, jasa alsintan, permodalan pengolahan dan pemasaran, dan 2).  Kurangnya peran pemerintah sebagai  derigent , agar semua pemangku kepentingan merasa diuntungkan dari pembagian margin dari bisnis jagung ini.  Untuk itu  bagaimana ada kebijakan yang berpihak dari pemerintah  untuk lebih  mereposisikan kelembagan ekonomi petani/koperasi dan BUMD sebagai penyedia pelayanan (delivery system) bagi petani, dan menjadi avalis dengan pihak penyedia dana/permodalan bunga rendah/tanpa bunga, tanpa agunan dan sistem bagi hasil.

Berdasarkan pengalaman dan bench marking, ternyata petani maju, modern dan kuat karena adanya delivery system dalam hal ini adalah koperasi. Zaman  Orde Lama (OrLa) ada beberapa koperasi yang kuat dari beberapa komoditi, yaitu koperasi kelapa, koperasi karet, dan Zaman Orde Baru (OrBa) telah dibangun  catur sarana unit desa (BUUD/KUD, penyuluh, BRI unit desa dan Kios Sarana) disetiap desa dan tahun 1984 sukses mengantar Indonesia dari negara pengimpor menjadi negara berswasembada pangan. Bench Marking di beberapa negara (New Zealand, Jepang, Korea dan Turki), petani maju modern, karena adanya kebijakan yang berpihak memberdayakan Koperasi sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani, sesuai amanah UUD 1945 Pasal 33 dan, UU No 25 tahun 1992 tentang  Koperasi dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan Petani.

Masalahnya adalah  tinggal bagaimana menyiapkan  Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, permodalan, manajemen, dan kemampuan memberikan pelayanan prima  (exelence service, lebih murah, lebih cepat). Kementrian koperasi harus kerja sama dengan Kementrian Pertanian dan perdagagangan, untuk membina Koperasi yang bekerja pada kawasan yang memenuhi skala ekonomi 1.600-3.200 Ha. Latihan SDM managemen sampai operator, mengenai managemen, kepemimipinan, kewirausahahan dan penguasaan IT agar dapat diberikan.   Pinjaman Modal tanpa bunga dan agunan, dan sistem bagi hasil juga harus disiapkan.  Untuk itu koperasi perlu di mitra kan dengan BUMD atau Perusahan Mitra yang menjamin suplai sarana/parasana dan pemasaraan dan lansung kontrak dengan Perusahaan Pabrik Pakan.  Harga kontrak inilah dan biaya produksi jagung per kg petani  yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Pembelian Koperasi (HPK) kepada petani jagung (kadar air 14 %)  yang menjadi anggota.  Pemerintah daerah melaui BUMD harus investasi prasarana seperti silo, pengeringan (drier) kapasitas besar, gudang penyimpanan,  alat angkut.  Rencana Memperindag mensubsidi 30.000 ton , dengan besaran Rp 1.500 /kg atau totalnya Rp 45 M untuk jangka pendek , kurang tepat, karena tidak jelas siapa yang akan disubsidi,  lebih baik dipinjamkan ke Koperasi tanpa bungan dengan sistem bagi hasil

Peluang peningkatan produksi jagung nasional  masih cukup besar baik melalui peningkatan produktifitas maupun peningkatan indek pertanaman dengan penguatan delivery system terutama menjaga stabilitas harga yang layak buat petani anggota koperasi ditingkat Kecamatan. Tantangannya adalah bagaimana menyiapkan modal untuk  lebih kurang 2.250 unit koperasi, dari  KEP/Koperasi Petani 4.694 unit yang sudah terdata on line (Data Simluhtan Kementan, 14 September 2021) untuk menjadikan Indonesia sebagai pengekspor jagung paling tidak di daerah 15 sentra produksi, termasuk  untuk substitusi impor, dengan menjaga harga jagung petani minimal Rp 4.200/kg,  kadar air 14 % (biaya produksi intensif rata-rata Rp 8-10  jt/ha, produksi 5 ton, atau biaya produksi Rp 1.600-2000/kg), dan harga kontrak koperasi dengan BUMD Rp 4.500, dan harga kontrak BUMD dengan Pabrik Rp 5.000/kg, FOB. Kalau sistem ini terbangun, insyallah harga akan stabil baik ditingkat produsen maupun konsumen dan ini akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk saling membesarkan, karena ada kejelasan supplai-demand dan harga.  

Kalau rata-rata satu unit koperasi melayani kawasan skala ekonomi seluas 2.400 Ha, x  5 ton/ ha, total produksi 12.000 ton x Rrp 4.200/kg, nilai produksinya lebih kurang Rp 50 M. Untuk keperluan cash flow koperasi cukup diberikan pinjaman tanpa bunga dengan sistem bagi hasil Rp 15 M/koperasi x 2.250 koperasi, lebih kurang  Rp  33, 75 T. Sumber pembiayaannya bisa dari pinjaman APBD atau APBN yang yang disimpan di Bank Daerah atau melalui  Kredit Usaha Rakyat yang plafondnya  sudah tersedia lebih kurang Rp  70 T.

-------

*Wakil Ketua MPR RI, dan Ketua Umum DPP Masyarakat Agiribisnis Indonesia. 

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.