Catatan Akhir Tahun Polhukam Ketua MPR RI: 2021 Masih Menyisakan Benih-benih Instabilitas

Bambang Soetiono 31 Desember 2021

menonjol adalah respons penegak hukum terhadap kegiatan seorang tokoh agama yang menyebabkan terjadinya kerumunan warga. Kasus ini ditangani dengan bijak, dengan mengedepankan proses hukum.

Aspek politik lainnya yang tak kalah menarik perhatian publik pada 2021 adalah mengemukanya isu tentang figur-figur calon presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. Menyemburkan isu ini terkesan kurang elok karena digoreng saat masyarakat masih gelisah dan cemas akibat Pandemi COVID-19. Tapi, nafsu beberapa kelompok menggoreng isu ini tak mudah lagi dibendung. Tampak bahwa paruh kedua 2021 dijadikan periode pemanasan, karena tahap awal dari keseluruhan proses Pilpres dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 akan dimulai pada Maret 2022.

Benih Instabilitas

Benih instabilitas dari 2021 yang akan berlanjut di tahun 2022 itu nyata. Asumsinya cukup dengan memaknai kinerja terkini dari Densus 88 Anti-teror Polri. Hingga penghujung 2021, Densus 88 Antiteror telah menangkap 370 orang terduga teroris. Jumlah ini lebih besar dibanding jumlah tangkapan tahun 2020 yang 232 orang. Selain itu, dari operasi pencegahan di Lampung, Densus 88 juga menyita sedikitnya 2.000 kotak amal. Data ini memberi gambaran bahwa upaya pencegahan makin intens dan efektif.

Sudah pasti bahwa jumlah tangkapan itu tidak dengan sendirinya bisa diartikan persoalan sudah selesai. Masalah riel-nya tetap mengemuka dan kelanjutan potensi ancamannya akan terus mengintai di tahun mendatang. Sebab, mereka yang sudah ditangkap adalah anggota dari sejumlah jaringan kelompok atau sel teroris. Berarti, masih ada anggota jaringan yang belum tertangkap. Merekalah ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Densus 88 anti-teror dipastikan terus bekerja, sementara kepedulian serta kewaspadaan masyarakat sangat diharapkan.

Dari data tadi, kesimpulan lain bisa dikedepankan. Para aktor intelektual yang membentuk kelompok-kelompok teroris di dalam negeri tidak lagi hanya fokus pada rekrutmen anggota baru, melainkan juga aktif mencari dana untuk membiayai ragam kegiatan sel-sel itu.

Maka, dengan asumsi bahwa tahun 2022 menjadi periode percepatan pemulihan, aspek Polhukam harus menunjukan kinerja yang mumpuni. Semua potensi ancaman harus diminimalisir, at all cost. Penangkapan sejumlah orang yang berstatus terduga teroris pada tahun ini sudah pasti menimbulkan kemarahan rekan-rekannya. Mereka terus mengintai dan mencari kesempatan untuk melampiaskan dendam dan amarah mereka.

Kewaspadaan harus ditingkatkan sejak dini, karena pada tahun mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20. Akan banyak kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi tamu negara. Mereka akan berkumpul di Bali pada penghujung Oktober 2022.

Karena KTT G20 sudah terjadual, forum itu berpotensi menjadi target sasaran dari sel-sel teroris di dalam negeri. Demi popularitas dan publikasi, sudah menjadi kebiasaan para teroris menyasar forum dengan level KTT yang dihadiri banyak kepala negara.

Memang, bisa dipastikan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri dan intelijen negara sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir ancaman itu. Terpenting bagi semua elemen masyarakat adalah menyadari bahwa benih-benih instabilitas di tahun mendatang itu nyata. Sehingga, ketika aparat negara menindak para terduga teroris, langkah itu harus dipahami sebagai semata-mata tindakan penegakan hukum.

Idealnya, semangat menutup ruang bagi kegiatan teroris harus menjadi tekad bersama. Sebab,