Aliza Gunado: Isu Pilpres Jangan Dibolak-balik

Kabargolkar.com -  Aliza Gundono menanggapi isu-isu yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini yang lontarkan oleh beberapa pihak-pihak tertentu, seperti :

Isu yang dilontarkan oleh capres ganjar pranowo atas pemberian nilai 5 kepada penegak hukum saat ini. aliza gunado menanggapi isu ini dengan mengatakan "sebaiknya pak Ganjar mempertanyakan hal itu kepada sekelilingnya saja,
Karena kita tau dari legislatif maupun executive bahwa menkopolhukam nya adalah cawapres pak Ganjar,  menkemenkumham nya adalah menteri yang merupakan satu partai dengan pak ganjar, lalu jika kita lihat di legislatif bahwa ketua komisi III DPR RI juga merupakan  notabene satu partai dengan pak ganjar juga".

Terkait isu seseorang yang menyatakan bahwa  kekuasaan saat ini seperti orde baru,
Aliza gunado menyampaikan "Sebenarnya yang perlu dipertanyakan maksud  orde baru itu apa dan siapa? Karena beberapa ciri2/tanda2 orde baru itu: 

Pertama, kekuasaan yang tersentralisasi, sedangkan kita tau saat ini tidak ada kekuasaan yang hanya di miliki oleh 1 partai politik namun merupakan gotong royong bersama-sama dari banyak partai, terbukti di kabinet banyak gabungan partai, lalu presiden 2014 & 2019 diusung dari koalisi beberapa partai bahkan partai pengusung utamanya adalah partai PDIP.

Kedua, Jika dikatakan mirip orde baru karena indikasi akan mobilisasi ASN, maka hal ini kita bisa lihat kemungkinan diduga siapa yang mampu melakukan ini, yang pasti adalah kementrian yang menaungi ASN. Dan kita tau MenPANRB adalah  petugas  partai dari  parpol tertentu.

Ketiga, Jika isu dikatakan akan ada mobilisasi tenaga-tenaga perlindungan sosial seperti pendamping PKH, hal ini juga kita bisa duga lemungkinan yang berwenang dan mungkin mampu melakukan hal ini adalah kementerian sosial, dan menteri itupun merupakan petugas partai dari parpol tertentu.

Keempat, Jika isu dikatakan ada indikasi  memobilisasi lapas maupun rutan, hal ini juga sama sperti hal diatas yang kemungkinan diduga mampu melakukan hanyalah kementrian yang menaunginya yaitu kemenkumham, yang kita tau kebetulan juga menterinya merupakan petugas partai politik tertentu.