Selama ini, sebagian besar minyak mentah yang diimpor mengalir dari kawasan Timur Tengah, melalui kawasan yang kini menjadi medan krisis. Ketika Selat Hormuz menyempit, bukan hanya harga yang bergolak, pasokan pun terancam terputus sehingga kerentanan struktural yang sudah terlalu lama mengintip berada dalam ancaman yang nyata. Inilah yang membuat setiap keputusan yang diambil hari ini terasa seperti pilihan yang tidak bisa ditunda.

Kunjungan ke Moskow memiliki landasan berpikir yang kukuh. Politik luar negeri bebas aktif bukan slogan seremonial yang dibacakan di forum-forum internasional. Ia instrumen nyata yang harus dioperasikan untuk kepentingan rakyat.

Rusia ialah salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. India mengambil posisi memanfaatkan peluang itu lebih awal. Tiongkok sudah lama melakukannya. Ketika saya bercakap dengan Menteri Tsivilev dan Rusia menyatakan kesiapan penuh berkolaborasi dalam penyediaan minyak, gas, penyimpanan, hingga ketenagalistrikan, yang sedang kita kerjakan sebenarnya ialah menerjemahkan doktrin bebas aktif itu menjadi cadangan energi konkret bagi 280 juta jiwa masyarakat Indonesia.

Moskow hanyalah satu mata angin dari banyak arah yang ditempuh secara bersamaan. Presiden Prabowo memberikan arahan, diversifikasi sumber minyak mentah dijalankan secara simultan: mengalihkan sebagian pasokan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, Nigeria, Brasil, Australia, dan sejumlah negara lain yang tidak melewati Selat Hormuz. Ketahanan energi tidak bisa dibangun di atas satu pilar. Ia harus dirancang berlapis sehingga ketika satu jalur tersumbat, jalan lain tetap merambat. Formula itu sebetulnya merupakan paket baku dari cara melakukan investasi yang lazim don't put all your eggs in one basket

DIVERSIFIKASI PASOKAN

Diversifikasi pasokan menjadi pilihan utama dalam merespons krisis saat ini. Namun, masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab: bagaimana memastikan krisis semacam itu tidak terus berulang mengoyak dari dalam? Jawaban atas pertanyaan itulah yang mendorong Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi, dengan saya mendapatkan mandat sebagai ketua. Tugas baru itu melengkapi tugas lain yang telah diamanahkan sejak Januari 2025, yakni menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dua pedang itu amat dibutuhkan untuk mempertajam target ketahanan energi nasional.

Satgas itu bukan semata organ perencanaan, melainkan lebih mengemuka sebagai instrumen eksekusi. Presiden memerintahkan percepatan implementasi energi bersih dan terbarukan secara konkret: penyediaan pembangkit listrik tenaga surya untuk sekolah dan desa-desa dengan target 100 gigawatt PLTS sebagai tulang punggungnya. Pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar solar memang perlu dihentikan dalam jangka panjang, tetapi harus secara bertahap. Posisinya digantikan energi surya yang bahan bakunya tidak perlu diimpor dari mana pun. Selain itu, satgas mengerjakan konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Satu prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam proses itu: transisi harus berjalan paralel. Pembangkit energi baru terbarukan (EBT) pengganti harus rampung dan beroperasi secara komersial terlebih dahulu, baru pembangkit diesel dihentikan. Mematikan pembangki listrik tenaga diesel (PLTD) sebelum penggantinya siap jelas bukan kebijakan transisi energi, melainkan kebijakan pemadaman listrik. Kita tidak boleh membiarkan semangat yang benar dengan jalan melahirkan eksekusi yang salah. Indonesia juga mesti menari di atas langgam yang telah diciptakan dengan pikiran dan