Oleh: Prof. Ali Mochtar Ngabalin

KabarGolkar - Hal penting yang
semakin terlihat dari perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa sebagai kepala pemeringahan beliau menghendaki para pembantunya bekerja cepat, turun ke lapangan, menyelesaikan persoalan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.

Dalam sektor energi dan sumber daya mineral, ritme kerja itu terasa begitu kuat.

Salah satu sosok yang menarik perhatian adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Dengan usia yang relatif muda untuk memikul tanggung jawab sebesar dan sestrategis sektor energi nasional, Bahlil memperlihatkan energi kerja yang seakan tidak mengenal jeda. Dari satu proyek menuju proyek berikutnya, dari groundbreaking ke groundbreaking, dari rapat koordinasi hingga peresmian berbagai proyek strategis.

Mari kita lanjutkan bincang kita soal menteri yang belakangan anak millenial atau Gen Z sering menyapanya dengan cara yang lebih akrab: Mas Bahlil ganteng.

Tetapi tulisan ini tentu bukan tentang sapaan tersebut.

Yang jauh lebih penting adalah melihat apa yang sedang dikerjakan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda terbesar Presiden Prabowo: membawa Indonesia menuju swasembada dan kedaulatan energi.

Kerja Pemerintah Harus Terukur

Dalam beberapa waktu terakhir, nama Bahlil kerap muncul dalam pembicaraan publik mengenai kinerja para pembantu Presiden. Penilaian publik dan survei tentu penting sebagai bagian dari demokrasi.

Namun bagi saya, survei bukanlah ukuran terakhir.

Ukuran paling penting bagi seorang menteri adalah hasil kerjanya.

Apakah kebijakannya membuat rakyat memperoleh listrik? Apakah investasi bergerak? Apakah lapangan pekerjaan terbuka? Apakah sumber daya alam menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia? Dan apakah ketergantungan kita terhadap energi dari luar negeri semakin berkurang?

Di situlah seorang pejabat publik semestinya dinilai.

Karena itu, saya melihat peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 gigawatt peak (GWp) oleh Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026 sebagai momentum yang sangat penting.

Program besar tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWp.

Ini bukan angka kecil.

Namun yang lebih penting daripada besarnya angka adalah arah kebijakannya: energi harus semakin dekat kepada rakyat.

Listrik adalah Keadilan

Bahlil menjelaskan bahwa Program PLTS 100 GWp akan menyasar pula desa-desa yang selama ini belum memperoleh akses listrik. Presiden Prabowo memberikan arahan agar listrik dapat dihadirkan hingga ke desa melalui pembangunan PLTS yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Bagi saya, inilah salah satu wajah paling konkret dari keadilan sosial.

Kita tidak boleh berbicara terlalu tinggi mengenai industrialisasi, hilirisasi, ekonomi digital dan Indonesia Emas apabila masih terdapat anak bangsa yang belum memperoleh akses listrik secara layak.

Listrik bukan lagi barang mewah. Listrik adalah infrastruktur dasar peradaban.

Ketika listrik hadir di sebuah desa, sesungguhnya yang menyala bukan hanya lampu.

Sekolah dapat menggunakan teknologi pembelajaran. Fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan lebih baik. Nelayan dapat menggunakan cold storage