PARTAI GOLKAR MENJUNJUNG TINGGI HUKUM, MENOLAK PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN, DAN TETAP KONSISTEN MENGAWAL DEMOKRASI

KabarGolkar - Dalam acara Rakornas Media, Digital, dan Semiloka AI Partai Golkar Alaudin Abas, kepala Kantor PPID DPP Partai Golkar memberikan pandangan terkait kasus penyadapan tokoh2 nasional dan melibatkan ketua umum Bahlil Lahadalia.

Alaudin Abas memandang bahwa isu dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, harus disikapi secara jernih, proporsional, dan berlandaskan prinsip negara hukum. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara, termasuk seorang pemimpin partai politik, memiliki hak konstitusional atas perlindungan privasi, kehormatan, dan kepastian hukum.

Apabila benar terdapat tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, maka persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi seorang ketua umum, melainkan menyangkut perlindungan hak warga negara, penegakan hukum, dan kualitas demokrasi Indonesia. Setiap tindakan pengawasan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Prinsip praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati oleh semua pihak.

Kami melihat bahwa perjalanan panjang Partai Golkar dalam sejarah bangsa telah membuktikan kontribusinya dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat pembangunan, dan merawat kehidupan demokrasi. Tradisi politik Golkar adalah tradisi pengabdian, karya, dan kekaryaan. Karena itu, kami meyakini bahwa kepemimpinan Bahlil Lahadalia harus dinilai secara objektif berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, serta tanggung jawabnya dalam memimpin organisasi dan menjalankan pengabdian kepada bangsa.

Dalam momentum Rakornas Media, Digital, dan Semiloka AI Partai Golkar, kami juga ingin menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital dan kecerdasan artifisial harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Teknologi tidak boleh menjadi instrumen untuk mengintimidasi, membangun ketakutan, atau melemahkan kebebasan demokratis. Transformasi digital harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan bangsa, bukan justru mengancam hak-hak konstitusional masyarakat.