Golkar dan Demokrat Bersilaturahmi, AMPG : Gotong Royong Bangun Bangsa

oleh: Reza Fahlevi, S.IP, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Strategis.

kabargolkar.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajaran Pengurus DPP lainnya menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demkrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)di Cikeas, Kamis (5/3/2020) malam. Pertemuan tersebut untuk jumpa pikiran dan jiwa menyatukan persepsi dua kutub politik partai nasionalis.

Seperti yang disampaikan Ketum Partai Demokrat SBY, pertemuannya dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menemukan persamaan, bukan perbedaan. Selain itu, di tengah melemahnya perekonomian global akibat dampak wabah virus corona, silaturahmi diantara pemimpin dan kekuatan politik berpengaruh di Republik ini menjadi penting untuk gotong royong bersama membangun bangsa.

Seperti diberitakan, pertemuan silaturahmi antara dua Ketua Umum tersebut membahas beberapa hal, diantaranya penjelasan proses Omnibus Law, dan juga soal Pilkada 2020.

Terkait Omnibus Law, tentu masih ada beberapa perbedaan pandangan diantara partai politik di DPR secara teknis turunan produk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM yang mana memang membutuhkan masukan dan saran dari seluruh stakeholder terkait.

Sementara untuk Pilkada 2020, koalisi menyatukan berbagai elemen kekuatan politik di daerah adalah sebuah keniscayaan. Bahkan bagi partai politik penguasa di daerah tertentu, ia tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan atau support di DPRD. Karena setiap kebijakan Pemerintah Daerah juga tidak lepas dari keputusan politik berdasarkan musyawarah mufakat di DPRD.

Kita tahu, partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Selain itu, proses seleksi perekrutan pemimpin menurut Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah tugas dari Partai Politik. Karena itu dibutuhkan komitmen partai politik atau gabungan koalisi partai politik yang sedari awal sudah menjaring secara ketat dan berintegritas proses penjaringan calon kepala daerah.