Kabargolkar.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta Menkeu dan Gubernur Bank
Sentral Group of 20 (G20) mengadakan pertemuan virtual yang diselenggarakan pada senin (23/03/20). Pertemuan tersebut diadakan secara khusus untuk membahas kondisi perekonomian global dan respon anggota G20 menghadapi pandemi COVID-19.Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Managing Director International Montery Fund (IMF) menyampaikan tahun 2020 ini proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan negatif.

Mengutip CNBCIndonesia, Menkeu Srimulyani menambahkan Anggota G20 juga menyetujui penyusunan G20 joint action plan yang berisikan respon kebijakan kolektif negara anggota G20. Di tataran Pemimpin G20, akan ada pembahasan inisiatif baru untuk mengatasi pandemi penyakit infeksius secara global.

"Anggota G20 juga menyetujui penyusunan G20 joint action plan yang berisikan respon kebijakan kolektif negara anggota G20. Di tataran Pemimpin G20, akan ada pembahasan inisiatif baru untuk mengatasi pandemi penyakit infeksius secara global. Sebagai langkah lanjutan, direncanakan pada tanggal 26 Maret 2020 akan diadakan pertemuan virtual G20 Summit.'' ujar Srimulyani senin (23/03/20).

Menggapi langkah yang sudah diambil pemerintah dalam pertemuan Extraordinary G20 Summit tersebut, Anggota komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komarudin memberikan penjelasan dan usulanny supaya langkah langkah dari kesepakatan dari pertemuan para Negara anggota yang tergabung tersebut bisa merealisasikan dalam upayanya mengembalikan perekonomian ditengah wabah Covid-19.

"Hasil dari Pertemuan G20 jelas disebutkan bahwa ekonomi menjadi fokus bahasan, satu dari empat hasil rapat Extraordinary G20 Summit melalui konferensi virtual itu, adalah menyelamatkan perekonomian global. Salah satu fokus utama upaya penyelamatan itu adalah dengan memberikan perlindungan ekonomi kepada pekerja; pebisnis, khususnya yang berskala mikro dan medium; serta sektor-sektor yang terdampak." Jelas Puteri Komarudin dalam rilisnya yang kami terima, selasa (31/3/2020).

Lebih jauh, masih dalam keterangan legislator asal Purwakarta tadi, sudah banyak paket paket kebijakan yang disertai pilpres supaya bantuan atau stimulus tersebut langsung berdampak kepada pelaku usaha kecil menengah dan pekerja informal.

"Pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, sejauh ini sudah mengeluarkan dana sejumlah Rp158,2 triliun untuk anggaran kebijakan-kebijakan ekonomi responsif dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19, yaitu Paket Stimulus I sebesar Rp10,3 triliun, Paket Stimulus II sebesar 22,9 triliun, serta pelebaran anggaran Rp125 triliun. Presiden Joko Widodo pun telah memberi perintah khusus melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19." Ungkap Puteri

Dan dari sekian paket kebijakan pemberian stimulus yang sudah akan terealisasi khusus untuk pekerja informal dan UMKM, beberapa kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Keringanan kredit bagi UMKM yang nilai kreditnya di bawah Rp10 miliar.

2. Keringanan cicilan kredit kendaraan bermotor yang memprioritaskan para pekerja moda transportasi dan yang menggunakan kendaraannya sebagai alat usaha, seperti ojek online

3. Menaikkan nilai bantuan sembako untuk keluarga miskin melalui program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dari Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan.

4. Membebaskan impor bawang putih dan bawang bombay, sehingga dengan meningkatnya pasokan diharapkan harga pun tidak lagi tinggi.

5. Mempercepat implementasi kartu Pra-Kerja.

6